PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 – 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 – 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan peraturan Bupati Nunukan nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan
indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan indikator kinerja utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 perlu adanya perbaikan Indikator kinerja utama sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 20025
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021
Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Nunukan nomor 58 tahun 2016 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan di ubah sehingga menjadi sebagai berikut : Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 – 2021
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan pemberian santunan kematian memerlukan efektivitas waktu penyaluran santunan kematian, sehingga Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015perlu diganti dan disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2016 Nomor 94);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. maksud dan Tujuan di tetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perda kota probolinggo No 13 Tahun 2010;
3. persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh santunan Kematian;
4. Mekanisme pelaksanaan pemberian santunan kematian yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015
Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 8 Drt Tahun 1956;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 28 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014;
PP No 55 Tahun 2005;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 3 Tahun 2007;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 18 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 16 Tahun 2018;
Permendagri No 13 Tahun 2006;
Permendagri No 64 Tahun 2013;
Permendagri No 11 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2019.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018, terdiri atas;
1) Pendapatan Sebesar Rp.4.253.618.758.532,53,
2) a. Belanja Operasi sebesar Rp.3.455.113.095.305,68
b. Belanja Modal sebesar Rp.753.996.886.210,07
c. Belanja Tak Terduga sebesar RP.4.370.528.210,49
3) Transfer Rp.1.322.843.400,00 dengan nilai surplus/defisit Rp.38.615.405.406,29
4) Pembiayaan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar
Rp.67.316.909.942,05
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 36 Tahun 2019
Untuk melaksanakan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasil evaluasi terhadap tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4x6 yang ditetapkan pada Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6, termasuk juga diatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk objek Retribusi berupa Fasilitas Reklame Baliho 4x6 ditetapkan sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No.10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
KEPALA DESA-PEMBERHENTIAN-PEMILIHAN-PERATURAN PELAKSANAAN-PERUBAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Diterbitkannya Perbup No.10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2015 tentang , Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No.33 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuiakan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Perbup No.10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No.33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.3 Tahun 2015; Perbup Kukar No.10 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 29 ayat (4) diubah; Pasal 30 ayat (2); Pasal 31 huruf c dihapus; Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 34A; Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a); Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; Diantara Pasal 44 ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) yaitu ayat ( la) dan ayat (1 b); Paragraf 13 diubah; Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah; Pasal 54 ayat (4) diubah; Diantara Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a); Pasal 83 diubah; Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5); Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (4) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (9) dan ayat (10); Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB VIIIA dan Pasal 96A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 10 Tahun 2019
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar tidak memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diubah, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Bupati ini berisi tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2019
Perubahan-Tarif Retribusi-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-sebagaimana diatur dalam-Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011-tentang-Retribusi Jasa Umum
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, fasilitas, dan belanja operasional pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 1994; Perda No. 16 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Muara Enim Smart Regency
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Visi Kabupaten Muara Enim yang berdaya saing diperlukan strategi dan perencanaan pembangunan melalui inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi yang dirangkum dalam Masterplan Muara Enim Smart Regency dan selaras dengan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Muara Enim. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Muara Enim Smart Regency.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimaan telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, sistematika, visi, sasaran, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
102 hlm, Lampiran : 97 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Surat Secara Elektronik (E-SURAT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang surat menyurat agar dapat dilaksanakan secara ef ekt
i
f dan efisien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perangkat Daerah serta untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan Elektronik Government (E- Govemment) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Surat Secara Elektronik (E-Surat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679)
; 5
. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 T~un 2012 6
. tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementenan L?alam Negeri dan Pemerintah Daerah sebaga~ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13? Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Pera tu ran Men ten . Dal~ Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang _
Tata Kears1p~ di Lingkungan Kementerian Dalam Negen dan Pemenntah Daerah
; 7
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENGELOLAAN
BAB IV KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN
BABV INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLA APLIKASI E-SURAT
BAB VI APLIKASI E-SURAT
BAB VII ETIKA DALAM PEMANFAATAN APLIKASI E-SURAT
BAB VIII KEABSAHAN E-SURAT
BAB lX AKSES APLIKASI E-SURAT
BABX MEKAN1SME PENGELOLAAN APLIKASI E-SURAT
BAB XI ALUR PENGELOLAAN E-SURAT
BAB XII MONITORING AKTIVITAS PENGGUNA
BAB XIII KEAMANAN PENYIMPANAN DOKUMEN
BAB XIV SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan
masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubab beberapa kali terakbjr dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
