Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang
ABSTRAK:
sehubungan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota
Bontang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2012, perlu mencabut Peraturan
Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perwali No.6 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wall Kota Nomor 25
Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wall Kota Nomor 25
Tahun 2017.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pejabat/pegawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; Perpres 87 Nomor Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2015; Perda Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, serta sanksi bagi pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
21 Pasal (17 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkurigan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2016
103 hlm; Lampiran 98 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan anomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
Dasar hukum peratura tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tempat Pemakaman Bukan Umum; III. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; IV. Pemindahan, Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah; V. Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Sanksi Administrasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Jepara Tahun 2019 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan danperaturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan harga Pemerintah Kab Jepara Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga yang merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN sebesar 10%. dan jika terjadi kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, maka peraturan ini akan ditinjau kembali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka
22 Lampiran Peraturan Me... nteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terkait penyesuaian Program dan Kegiatan yang dibiayai dari transfer Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palopo Nomor : 14/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 15/TAPD/IIl/2018 tanggal 13 Maret
2018, 16/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018,
17/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 18/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 19/TAPD/III/2018 tanggal 13 Maret
2018, 20/TAPD/IIl/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah disetujui
pergeseran anggaran dan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelalaan Keuangan Daerah Kota Palopo;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
pasal 1
pasal 2
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
NOMOR 37 TAHUN 2018
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 36 Tahun 2018
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang
Mengubah :
Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organısası, Tugas, Fungsı dan Tata Kerja Pada Dınas Perpustakaan dan Kearsıpan Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organısası, Tugas, Fungsı dan Tata Kerja Pada Dınas Perpustakaan dan Kearsıpan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor
38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan,
perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Empat Lawang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016
Peraturan ini memuat perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang yaitu pada Ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya
ABSTRAK:
bahwa daerah tujuan pariwisata yang disebut destinasi pariwisata adalah suatu kawasana geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan; bahwa Kota pekalongan mempunyai beragam potensi daya tarik wisata berupa daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan manusia yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata untuk sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; bahwa dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata maka potensi daya tarik wisata yang ada perlu dikembangkan menjadi daya tarik wisata dalam bentuk kampung wisata dan/atau kampung budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 67 Tahun 1996; Perda No 30 Tahun 2011; Perda No 18 Tahun 2013; Perda No 10 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan kampung wisata dan/atau kampung budaya yang harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Diatur juga mengenai kelembagaan, kalsifikasi kampung wisata dan/atau kampung budaya, forum komunikasi dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
