Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa pasal 26 bagian kelima mengenai Alokasi Hasil Usaha
BUMDesa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengubah KetentuanBab III bagian keenam tentang Alokasi Hasil Usaha BUMDesa
Pasal 34 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu menghapus ayat (3) dan (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil "rapat fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah pada tanggal 22 - 23 Oktober 2018, diperoleh kesepakatan batas desa yang menjadi segmen batas administrasi Kecamatan; bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 17 tahun 2018, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas HUlu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penegasan Batas Wilayah Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah, Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antar Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan ini terdiri dari 6 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2019
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 755
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua batas wilayah kelurahan yang ada di kabupaten Kaur berbatasan dengan desa-desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 17 Tahun 2018
7. Perpres No. 9 Tahun 2016
8. Permendagri No. 45 Tahun 2016
Penetapan dan penegasan batas desa/ kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan mewujudkan akselerasi pembangunan daerah, pembangunan desa dan pembangunan dusun (lingkungan), maka perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015
Tujuan diselenggarakannya BKK adalah :
a.meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat;
b.mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan, desa dan daerah; dan
c.melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
9 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Tahun 2021 No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Baanyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
bahwa dalam perkembangannya peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepada Desa;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banyumas Noomor 8 Tahun 2016; Perbup Banyumas Nomor 64 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepada Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 diubah.
.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak dalam Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Daerah. Pada peraturan ini dibahas mengenai penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, kelembagaan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Peraturan ini terdiri dari 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2020
tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten kaur ta 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 870
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Perbup Kaur No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Kaur No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Desa Margo Mulyo dan Desa Jati Mulyo pada besaran pagu Alokasi Dana mengalami perubahan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.6 Tahun 2014
4. PP Nomor 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. UU No. 20 Tahun 2019
7. Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2018
8. Permendagri No 20 Tahun 2018
9. Permenkeu RI No 35/PMK.07/2020
10. Permenkeu RI No 40/PMK.07/2020
11. Perda Kab. Kaur No 13 Tahun 2016
12. Perda Kab. Kaur No 10 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Pasal 6 Perbup Kaur No. 02 Tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah NomPeraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017or 60 Tahun 2Ol4;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan, Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Bab IV Hak dan Wewenang
Bab V Kepengurusan dan Keanggotaan
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Hubungan Kerja
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sumber Dana
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjamegara
Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 76 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 76 Tahun 2018 diubah.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PENJUALAN ENERGI LISTRIK TENAGA HIDRO KEPADA PEMERINTAHAN KAMPUNG
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, perlu disusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp); bahwa pedoman penyusunan APBKp merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penetapan Bagi Hasil Penjualan Energi ListrikTenaga Hidro; BAB IV Besaran Bagi Hasil; BAB V Pengelolaan dan Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Tenaga Hidro; BAB VIPenganggaran Bagi Hasil Penjualan Energi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Hidro; BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban; BAB VIII Monitoring dan Evaluasi; BAB IXPembinaan dan Pengawasan; BAB X Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
