Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.827 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

Perbup no 7 tahun 2023.pdf

Administrasi dan Tata Usaha Negara - APBD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-273-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabu paten Padang Pariaman diberikan Bantuan Keuangan Khusus pada APBD Tahun 2023; bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan Pergeseran Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1); b. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3). diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp 54.538.434.812 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas : a. Pendapatan Bagi Hasil; dan b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 4 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Mencabut

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Download file:

Perbup Kab OKI No_7 Tahun_2023.pdf

PEMBERIAN-TUNJANGAN HARI RAYA dAN GAJI KETIGA BELAS

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2023/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah ketentuan ketentuan Pasal 17 ayat ·(2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
9 hlm8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

Perbup No 7 Tahun 2023.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
UU No 48 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2011 , UU No 20 Tahun 2011, UU No 28 Tahun 2002, UU No 23 tahun 2014, PP No 14 Tahun 2016, PP No 16 Tahun 2021, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2021, PP No 18 Tahun 2021, Perpres No 9 Tahun 2021, Permendagri No 19 Tahun 2016, PermenPUPR No 01/PRT/M/2018, PermenPUPR No 6 Tahun 2021, PermenPUPR 01/PRT/M/2018, PermenPUPR No 6 Tahun 2021, PermenPUPR No 14 Tahun 2021, PermenPUPR No 16 Tahun 2021, PermenPUPR No 17 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 9 Tahun 2017, Perda Kab Pringsewu No 10 Tahun 2021, Perda kab Pringsewu No 11 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Halaman : 98

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dana Desa

Download file:

Perbup No. 7 Tahun 2023.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Dana Desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati; b. bahwa Kabupaten Minahasa belum memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dana desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2023.
Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup_2023_7_PETUNJUK_TE...TH_ANGGARAN_2023.pdf

dana desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa Dana Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa agar pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi optimal, maka perlu adanya pedoman; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. meliputi: ketentuan umum; Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; sumber pendanaan; institusi fasilitasi dan pengelola; penganggaran dan alokasi dana desa; penyaluran dana; pencairan dana; penggunaan dana; penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; pemantauan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; sanksi; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
jumlah 37 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan Dokumentaa! Dokumentaa! Pemerintah Pemerintah Ka bu paten Ka bu paten Pin rang Pin rang scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan schingga pcrlu diganti; perundang-undangan schingga pcrlu diganti; c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik; dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 1882); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Daerah (Lembara
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLlK BAB IV : MEKANISME PERMOHONAN BAB V : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK BAB VI : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINOU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang {Serita Oacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2023

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NO. 7 TAHUN 2023 T...D TAHUN 2023 ocr.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH K.ABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hati Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 822); 2.Undang-Undang Nomor17Tahun 2003 tentang KeuanganNegara(LembaranNegara Republiksia Tahun2003Nom or 47, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286); 3.Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang SipilNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014or6, Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernharan NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pern. Pengganti Un dangUn dan g Nomor 2 Tahermtah un 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); j 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); j r \" I r 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40); I· ;· ! i f 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III : PEMBAYARAN BAB IV : PENDANAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bungo No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2023 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2023 (7): 7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dnegan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2021; Perda No. 3 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Gorontalo No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Kelima Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 5 Tahun 2023 tentang Peraturan Keempat Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Gorontalo No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

PERBUB NO 7 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2023 (7)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan pasal 164 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD selanjutnya dituangkan Galam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2020, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022, UU No 1 Tahun 2022, UU No 6 Tahun 2023, PP No 30 Tahun 1979, PP No 109 Tahun 2000, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 84 Tahun 2022, Permenkeu No 211/PMK.07/2022, Permenkeu No 212/PMK.07/2022, PERDA Kab Gorontalo No 11 Tahun 2006, PERDA No 2 Tahun 2022, Perbup Kab Gorontalo No 42 Tahun 2021, Perbup Gorontalo No 49 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gorontalo No 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Terdiri dari 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Dana Desa

Download file:

PERBUB No. 7 Tahun 2023.pdf

dan-teknis-petunjuk

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa di dalam pembangunan dan perencanaan Desa yang dibiayai dengan dana desa perlu disusun pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023; b. Bahwa realisasi dan pencapaian target realisasi penggunaan dana desa Tahun 2023 diarahkan pada terwujudnya penyelanggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan dan Prinsip; Bab 3. Tipologi Desa; Bab 4. Perencanaan Pembangunan Desa; Bab 5. Prioritas Penggunaan Dana Desa; Bab 6. Penggunaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Daerah; Bab 7. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Pelaporan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023.
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT