Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLlK BAB IV : MEKANISME PERMOHONAN BAB V : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK BAB VI : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

14 April 2023

Tanggal Pengundangan

14 April 2023

Tanggal Berlaku

14 April 2023

Sumber

SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Subjek

INFORMASI PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 92 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan Dokumentaa! Dokumentaa! Pemerintah Pemerintah Ka bu paten Ka bu paten Pin rang Pin rang scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan schingga pcrlu diganti; perundang-undangan schingga pcrlu diganti; c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik; dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik; I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 1882); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Daerah (Lembara BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLlK BAB IV : MEKANISME PERMOHONAN BAB V : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK BAB VI : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023. a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINOU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang {Serita Oacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT