PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RRENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERLNTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerlntah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu penyesuaian terhadap pedoman dalam pelaksanaanya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019
Pasal I (Ketentuan Pasal 9 diubah; Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan); Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal.diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan
bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan
fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan
fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok
jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
1.KETENTUAN UMUM
2.KEDUDUKAN
3.SUSUNAN ORGANISASI
4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5.KELOMPOK JABATAN
6.UPT
7.TATA KERJA DAN LAPORAN
8.KEPEGAWAIAN DAN ESELON
9.PEMBIAYAAN
10.KETENTUAN PERALIHAN
11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 36 TAHUN 2022
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Tarif Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perkembangan dinamika perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional, maka besaran tarif retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak relevan dan perlu diubah untuk ketiga kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan ketiga Tarif Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 47 tentang struktur dan tarif struktur Retribusi pelayanan pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2022
UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - ALAT - BERAT - DINAS - PEKERJAAN - UMUM - KABUPATEN - SUKABUmi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 73 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Jabatan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ABSTRAK:
bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2022.
1. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris;
2. Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung
jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris secara berkala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa pergeseran anggaran an tar obyek belanja dan/ atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 pada Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 diubah
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15)
ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (21)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, serta Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sudah tidak sesuai dengan sistem kerja, tugas dan fungsi perangkat daerah yang baru, sehingga perlu dicabut.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 5 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas PUPR Perkim, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, satuan polisi pamong praja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan ketahan pangan, dinas lingkungan hidup dan perubahan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas transmigrasi dan tenaga kerja, dinas komunikasi dan informatika, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, badan kepegawaian dan pengembangan SDM, badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan, staf ahli, unit pelaksana, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, penyesuaian sistem kerja, kepegawaian dan jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 15),
b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 602) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 59),
c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 60),
d. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 61),
e. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 605) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 62),
f. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 63),
g. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 64),
h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 608) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 65):
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 329 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMSANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Sirokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Perencanaan Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 202 1, maka
perlu menetapkan Peraturan Supati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulungagung.
Mengingat: 1. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Sirokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tenta ng
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam J abatan
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2 021 Nomor 525); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Sirokrasi (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Dikota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengendalikan dan memutus rantai penularan Covid-19, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Perwal Nomor 33 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2022 sehingga Perwal termaksud perlu disesuaikan dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.4 Tahun 1984; UU No.2 Tahun 2002; UU No.34 tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.36 tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2018; UU No.2 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Perpres No.82 Tahun 2020; Keppres No.11 Tahun 2020; Keppres No.12 Tahun 2020; Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004; Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020; Pergub Jabar No.60 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 36/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dalam memberikan pedoman pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Jenis arsip terjaga terdiri dari arsip :
a. kependudukan;
b. kewilayahan;
c. kepulauan;
d. perbatasan;
e. perjanjian internasional;
f. kontrak karya;
g. pemerintahan
Batasan Arsip Terjaga meliputi hal-hal yang sepanjang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa, meliputi:
a. program prioritas Pemerintah;
b. pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. kebijakan organisasi;
d. mewujudkan eksistensi dan kedaulatan negara;
e. mengenai sumberdaya dan kekayaan alam.
Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga meliputi :
a. identifikasi;
b. pemberkasan;
c. pelaporan;
d. penyerahan.
Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
