Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2012/No.60 Seri D Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupa.ten Purworejo Nomor 18
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Oaerah Kabupa.ten Purworejo, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupa.ti Purworejo tentarlg Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten
Purworcjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa. kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Anglea Kredltnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 Tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lemberan Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun
2012 tentang Organisasl dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: lnspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 30 N Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksnaakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 25 Perda No 4 Tahun 2015 tentang Penyidik PNS, perlu menetapkan Perwako tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 bagi Penyidik PNS Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda No 4 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas, kewajiban, pakaian dinas, pendanaan pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLMN
PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
serta kesejahteraan kepada Pegawai Tidak Tetap
dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu
dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan yang
mengatur mengenai gaji, tunjangan bidang tugas dan
kesejahteraan dalam Peraturan Walikota Nomor 15
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah Kota Blitar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedelapan Atas
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Kota Blitar
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedelapan Atas
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Kota Blitar meliputi Ketentuan dalam pasal 20 ayat (4)dan ayat (7) diubah, ketentuan pasal 20
ayat (4) dan ayat (6) dihapus dan diganti serta uraian ketentuan
dilakukan penyesuaian terkait penghasilan PTT, Ketentuan dalam pasal 24 ayat (1),ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) serta
ayat (8) diubah, dan ketentuan pasal 24 ayat(l 1) dihapus dan dilakukan
penyesuaian/ perbaikan penulisan terkait pemberhentian PTT dan hak-haknya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pedoman budaya kerja bagi aparatur dilingkungan pemerintah daerah; untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja bagi Aparatur Pada Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur Pada Pemerintah Daerah, berisi tentang:
1. Ketentuan umum, yaitu hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pedoman Pengembangan Budaya Kerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diatur dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UTAMA
BAB III : KELOMPOK BUDAYA KERJA
BAB IV : FORMAT LAPORAN BUDAYA KERJA SKPD
BAB V : PENUTUP
3. Perumusan Nilai Budaya Kerja;
4. Aparatur dan Kelompok Budaya Kerja;
5. Penerapan dan Pelaporan, Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur menjadi tanggung jawab setiap
Kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan setiap akhir tahun;
6. Pengawasan dan Evaluasi, Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi
penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur;
7. Biaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
19 Halaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 60 Tahun 2007
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN komunikasi, informasi dan kehumasan KABUPATEN BONE BOLANGO
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 60, LD.2007/No.60
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Kabupaten Bone Bolango teramasuk didalamnya mengatur tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2007.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Apaaratur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintaj Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpindan dan Anggota Dean Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021; Perda Kkab. Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati Brebes Nomor
104 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Dan Kode
etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan
Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki
integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945; bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat
dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan
pedoman dalam bersikap dan berperilaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nilai-Nilai Dasar ASN
Bab III Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Bab IV Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah
Bab V Majlis Kode Etik dan Kode Perilaku
Bab VI Tata Cata Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Bab VII Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Bab VIII Sanksi, Tindakan Administratif, dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Sanksi
Bab IX Trlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi
Bab X Penyusunan dan Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerah
Bab XI Rehabilitasi
Bab XII Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2017 dicabut.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
