Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan WaliKota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 51 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan
motivasi kerja dalam rangka pelaksanaan tugas -
tugas Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dipandang perlu
memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6
juli Tahun 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus
Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 mei 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli Nomor 24 Tahun 2006
Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Walikota mi dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Uang Makan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Ayat 7a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Uang Makan;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 3 Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2016
PERWALI Kota Bekasi No. 105A Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN /TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pedoman/Tata Cara Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu dicabut dan diganti.
Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015.
Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan pajak mencapai kinerja tertentu dan bersumber dari penerimaan pajak yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
7 HLM;-
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 42 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki
kemampuan teknis dan manajerial guna keberhasilan penyelenggaraan tugas
tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan pendidikan pada jenjang
pendidikan akademis;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi jabatan sumber daya manusia
aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui pendidikan dan
pelatihan dalam jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian
Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2005 Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Januari 2013 Nomor 2 Tahun 2013
Pasal 3 Besarnya Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,Lampiran VI dan Lampiran VII
Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
12 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2016
TAMBAHAN - PENGAHASILAN - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - TASIKMALAYA
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 41, BD Tahun 2016 No.297
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa Perwali Tasikmalaya No. 57 Tahun sudah tidak sesuai dan perlu diganti, sehingga perlu membentuk Perwali tentang Tambahan Pengahasilan Pengawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perwali Tasikmalaya No. 40 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Tambahan Pengahasilan Pengawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang meliputi Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Ketentuan pemberian TPP, Penerima TPP, Besaran tambahan penghasilan, Pembayaran TPP, Evaluasi pemberian tambahan penghasilan, Pembiayaan, Ketentuan lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 40 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa No. 38 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Kota Langsa perlu mengatur Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/ Honorer dan Bukan Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Langsa;
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh Nomor Istimewa tanggal 07 September 2016 perihal Penyampaian Naskah Hasil Audit Reguler Tahun Anggaran 2015 dan 2016 perlu merubah/ merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Qanun Kota Langsa No. 3 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2008.
Dalam Perwal Daerah ini diatur tentang Ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan masing - masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Anggota DPRD disediakan masing - masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. Pemerintah Kota Banjarbaru, saat ini belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan atau rumah dinas untuk Anggota DPRD Kota Banjarbaru. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
1'unjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Besaran Tunjangan Perumahan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 20 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2015, Perwali No. 62 Tahun 2015, Perwali No. 42 Tahun 2015
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
