Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu membuat Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010; Perda Kab Bone Bolango No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang pedoman evaluasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Terdiri dari 44 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo, maka perlu disusun standar pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80):
Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan; untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 45, BN.2014/No.1317, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (Civil Aviation Safety Regulations Part 23) tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter (Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, And Commuter Category Airlines)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perda No.13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika yaitu Ketentuan Umum, Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) dan Lampiran Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) yang terdiri atas pendahuluan, kebijakan kewenangan, penanganan pengaduan, perlindungan dan apresiasi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 45 Tahun 2020
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM TAHUN 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19-2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA BATAM TAHUN 2009
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 19-2 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Batam Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Batam Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 94-2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 1-1 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Batam Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 104-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 104-1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 45 Tahun 2023
rencana aksi kinerja pemerintah daerah - pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 272
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal ayat (l) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan
anggaran. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Aksi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.31 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpanrb No.53 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Permenpanrb No.89 Tahun 2021; Permenpanrb No.6 Tahun 2022; Perda Kab.Lingga No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Lingga No.2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ayat (6) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusun rancangan Perth tentang APBD;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Komponen ASB;
4. Jenis ASB;
5. Pengendalian dan Pengawasan;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
