Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN CUTI
BAGI PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
a . bahw a dala m rangk a menjami n terpeliharany a tat a
tertib , suasan a kerj a da n terlaksanany a ketentua n ja m
kerj a gun a mewujudka n kelancara n pelaksanaa n tuga s
d a n prestas i kerj a d i lingkunga n Pemerinta h Desa ;
b . bahw a berdasarka n pertimbanga n sebagaiman a
dimaksu d pad a huru f a , perl u menetapka n Peratura n
Bupat i tentan g Ja m kerja , Pakaia n dina s da n Cut i
bag i Pemerinta h Desa ;
i . Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g Des a
(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4
Nomo r 7 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Nomo r 5495) ;
2 . Undang-Undan g Nomo r 2 3 Tahu n 201 4 tentan g
Pemerintaha n Daera h (Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 244 , Tambaha n
Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5587) ,
sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r
denga n Undang-Undan g Nomo r 9 Tahu n 201 5
(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 5
Nomo r 58 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Nomo r 5679) ;
3 . Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentan g
Peratura n Pelaksanaa n Undang-Undan g Nomo r 6
Tahu n 201 4 Tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k
Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 123 , Tambaha n
Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5539) ,
sebagaiman a tela h diuba h beberap a kal i terakhir ,
denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 1 1 Tahu n 201 9
(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9
Nomo r 41) ;
4 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 8 3 Tahu n
201 5 tentan g Pengangkata n da n Pemberhentia n
Perangka t Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a
Tahu n 201 6 Nomo r 5) , sebagaiman a tela h diuba h
denga n Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 6 7
Tahu n 201 7 (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n
201 7 Nomo r 1223) ;
5 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 8 4 Tahu n
201 5 tentan g Susuna n Organisas i da n Tat a Ksrj a
Pemerinta h Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a
Tahu n 201 6 Nomo r 6) ;
6 . Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 1 1 Tahu n
202 0 tentan g Pakaia n Dina s Aparatu r Sipi l Negar a D i
Lingkunga n Kementeria n Dala m Neger i da n
Pemerinta h Daera h (Berit a Negar a Republi k Indonesi a
Tahu n 202 0 Nomo r 251) ;
7 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2
Tahu n 201 5 tentan g Kepal a Des a (Lembara n Daera h
Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 5 Nomo r 1 Ser i E) ,
sebagaiman a tela h diuba h beberap a kali , terakhi r
denga n Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g
Nomo r 1 2 Tahu n 201 8 (Lembara n Daera h Kabupate n
Tulungagun g Tahu n 201 8 Nomo r 8 Ser i E) ;
8 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 2
Tahu n 201 6 tentan g Penetapa n Des a d i Kabupate n
Tulungagun g (Lembara n Daera h Kabupate n
Tulungagun g Tahu n 201 6 Nomo r 3 Ser i E) ;
9 . Peratura n Daera h Kabupate n Tulungagun g Nomo r 4
Tahu n 201 7 tentan g Perangka t Desa , sebagaiman a
tela h diuba h denga n Peratura n Daera h Kabupate n
Tulungagun g Nomo r 4 Tahu n 201 8 (Lembara n Daera h
Kabupate n Tulungagun g Tahu n 201 8 Nomo r 4 Ser i E) ;
1 0 . Peratura n Bupat i Tulungagun g Nomo r 4 6 Tahu n 202 1
tentan g Pakaia n Dina s Aparatu r Sipi l Negar a d i
Lingkunga n Pemerinta h Kabupate n Tulungagun g
(Berit a Daera h Kabupate n Tulungagun g Tahu n 202 1
Nomo r 47) ;
BAB I
KETENTUAN UMUM
B A B I I
J A M KERJ A
B A B II I
PAKAIA N DINA S
B A B I V
CUT I
B A B V
PEMANTAUA N DA N EVALUAS I
B A B VI I
KETENTUA N PENUTU P
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa pemberian tambahan penghasilan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini, belum
sepenuhnya mencerminkan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemberian TPP bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN.
Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: kepastian hukum; akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; keadilan dan kesetaraan;
kesejahteraan; dan
optimalisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut:
a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
c. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
22 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat
ABSTRAK:
(a) bahwa dalam rangka terselenggaranya layanan UPTD BLUD Puskesmas yang bermutu, berkualitas, aman, dan teriangkau sesuai dengan kondisi sosial ekomoni serta terselenggaranya tata kelola keuangan UPTD BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, perlu pedoman bagi UPTD BLUD Puskesmas dalam memberikan layanan, tata kelola keuangan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UPTD BLUD Puskesmas;
(b) bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
(c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;
Pasal 18 ayat (6)Undang Undang Dasar Negara Republtk Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai tarif layanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat, yang meliputi tarif layanan BLUD Puskesmas, Peninjauang tarif layanan, Wilayah pemungutan tarif layanan, Tata cara pemungutan dan pembayaran tarif layanan, Kebijakan tarif layanan UPT BLUD Puskesmas, Tata cara penagihan tarif layanan, Kedaluwarsa penagihan tarif layanan, Pengelolaan keuangan, dan Pelayanan upaya kesehatan di UPTD BLUD Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 28 tahun 2012; Peraturan kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011; Perda Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020; Perda Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020
Dalam Perbup ini diatur tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan, serta melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat terjadi penyalahgunaan arsip. Ruanglingkup perbup meliputi sistem klasigfikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta pengaturan akses arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Badan Informasi Geopasial Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun 2020 Nomor 7) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 115 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutupan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 9 Tahun 2023
PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);IV[etref qrrlran2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AAq tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5O63);3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072ir sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2022Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2Ol4tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 36O);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7213);6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2A22 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nornor 35)
PERBUP ini mengatur Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2023
Perbup Kab. Cirebon No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sa-ijaan Mitra Lestari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sa-ijaan Mitra Lestari Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Sa-ijaan Mitra Lestari;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2010;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH SA-IJAAN MITRA LESTARI,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN DAERAH;ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH SA-IJAAN MITRA LESTARI;TATA KERJA;ANGGARAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
14 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Tahun 2023 No. 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal;
Bab III: Pelaksanaan;
Bab IV: Penerapan;
Bab V: Pembinaan Dan Pengawasan;
Bab VI: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
