Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2023

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemberian TPP bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: kepastian hukum; akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; keadilan dan kesetaraan; kesejahteraan; dan optimalisasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Agam

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Lubuk Basung

Tanggal Penetapan

28 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 9

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Agam

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1034 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.9 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Agam No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No. 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
PERBUP Kab. Agam No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No. 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa pemberian tambahan penghasilan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini, belum sepenuhnya mencerminkan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemberian TPP bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: kepastian hukum; akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; keadilan dan kesetaraan; kesejahteraan; dan optimalisasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023. Mencabut: a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521