PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 265.468 peraturan dalam 0,081 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Mencabut
  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
  2. Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954,
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1968
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1966 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Mengubah
  1. UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Mencabut
  1. UU No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
  2. UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
  2. UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
  3. UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
  4. UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
  5. UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
  6. UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
  7. UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
  8. UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
  9. UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
  10. UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
  11. UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
  12. UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
  13. UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
  14. UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
  15. UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
  16. UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
  17. UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
  18. UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
Mengubah
  1. UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Mengubah
  1. UU No. 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967
Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan