PERBUP Kab. Pamekasan No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Pamekasan No 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Mengaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 lA Tahun 2013 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Mengaji;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;
Pemberian Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada Guru Mengaji; Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk: a. meningkatkan motivasi Guru Mengaji; dan b. meningkatkan kualitas pendidikan Islami; Kriteria Penerima Bantuan Sosial; Data Calon Penerima dan Jenis Bantuan Sosial; Jenis bantuan sosial berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Guru Ngaji dan diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun; tata cara pemberian bantuan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 lA Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2017
DANA ALOKASI KHUSUS - TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2017/ No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Sumber Dana Sisa Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Menengah di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik, dalam hal terdapat sisa Dana Alokasi
Khusus Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait
dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan
dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah, sisa
Dana Alokasi Khusus tersebut diprioritaskan untuk digunakan
pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Sumber Dana Sisa Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Menengah di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan, sumber dan besaran, tata cara penetapan penerima, tata cara pencairan, penggunaan dan laporan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017.
Anggaran setelah perubahan:
Pendapatan Rp 2.489.071.847.475,83
Belanja Rp 2.676.168.689.886,91
Defisit (187.096.842.411,08)
Pembiayaan Netto Rp. 187.096.842.411,08
Silpa Rp. 0,00
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi dan pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 11, Pasal 13;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkalis No. 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lampiran I) yang mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi dan biaya penginapan, serta perubahan biaya transportasi umum akibat mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak subsidi dan beralih ke bahan bakar non subsidi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 12 Tahun 1956; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 5 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; 5. PP No. 36 Tahun 1994; 6. PP No. 18 Tahun 2016; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Perpres No. 33 Tahun 2020; 9. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; 10. PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2016; 11. Permenkeu No. 164/PMK.05/2015; 12. Perda Kabupaten Bengkalis No. 3 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2015; 13. Perda Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bengkalis No. 7 Tahun 2019; 14. Perbup Bengkalis No. 43 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Ketentuan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Lamp. : 18 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai pelaksanaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 12
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 diubah.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan; Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; Penyegelan; Penolakan Pemeriksaan; Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain; Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2018
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya agar dapat dikelola secara tertib, efektif, ekonomis, efisien dan transparan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kubu Raya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /PMK.05/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/M.PAN/03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Mekanisme Penetapan Tarif Layanan, Perencanaan dan Penganggaran, Pendapatan dan Biaya BLUD, Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Kas, Pinjama/Utang Pengelolaan Piutang dan Pengelolaan Investasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Surplus, Defisit dan Penyelesaian Kerugian, Tata Kelola, Standar Penlayanan Minimal, Remunerasi, RBA dan DPA, Penatausahaan, Dewan Pengawas, Mempekerjakan Tenaga Non PNS, Pemanfaatan Pendapatan BLUD, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Mencabut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
4 Halaman Peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
