perubahan atas peraturan bupati siak nomor 78.A TAHUN 2017 TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Daerah siak yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020; Perda Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008; Perbup Siak Nomor 2.a Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
Lampiran: 22 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan administratif, antara lain standar pelayanan minimal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022; Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Jenis Pelayanan, Indikator, Batas Waktu Pencapaian, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; BAB III Pelaksanaan; BAB IV Proses Pengadaan, Pemasaran dan Pengangkutan; BAB V Pembinaan dan Pengawasan; BAB VI Monitoring dan Evaluasi; BAB VII Pelaporan; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
10 Halaman dan 40 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2022 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki peranan strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan Rumah Sakit yang efektif, efisien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, perlu adanya Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Taahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Taahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; UU Nomor 38 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 47 Tahun 2021; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permenkes Nomor 10 Tahun 2014; Permenkes Nomor 4 Tahun 2018; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Perbup Purbalingga Nomor 89 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud, tujuan dan manfaat, prinsip atta kelola rumah sakit, tata kelola RSUD panti nugroho, identitas, visi, misi, tujuan, strategi, dan program, moto, logo, tujuan, dan nilai-nilai dasar rumah sakit, tanggung jawab pemerintah daerah, pengorganisasian dan susunan organisasi rumah sakit, dewan pengawas, tugas dan wewenang dewan pengawas, keanggotaan dewan pengawas, masa jabatan dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, biaya dewan pengawas, rapat dewan pengawas, rapat rutin, rapat tahunan, rapat khusus, pejabat pengelola badan layanan umum, pengangkatan pejabat pengelola, persyaratan pejabat pengelola, tugas dan fungsi pejabat pengelola, pemberhentian direktur, pejabat pengelola keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, organisasi pelaksana, instalasi dan unit, staf fungsional, rapat pengelola, prosedur kerja, organisasi pendukung, satuan pengawas internal (SPI), komite rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia, pegawai rumah sakit, pengangkatan pegawai rumah sakit, penghargaan rumah sakit, rotasi dan mutasi pegawai, disiplin pegawai, pemberhentian pegawai, pengelolaan sumber daya lain, pengelolaan lingkungan rumah sakit, remunerasi, standar pelayanan, pengelolaan keuangan, fleksibilitas, tarif pelayanan, pendapatan dan biaya, evaluasi dan penilaian kinerja, tata kelola staf medis/peraturan internal staf medis (medical staf by laws) dan tata kelola staf keperawatan/peraturan internal staf keperawatan (nursing staf by laws), ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
46 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 428
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah;
Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah;
Ketentuan Pasal 4 diubah;
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah;
Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 13 diubah dan huruf c dihapus;
Ketentuan angka 1 huruf a dan angka 1 huruf b Pasal 16 diubah;
Ketentuan angka 1 huruf a dan angka 1 huruf b Pasal 16 diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 63 TAHUN 2019
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan
BAB III Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan
BAB IV Tata Kelola
BAB V Dewan Pengawas
BAB VI Status Kelembagaan
BAB VII Remunerasi
BAB VIII Standar Pelayanan Minimal
BAB IX Tarif Layanan
BAB X Pendapatan dan Biaya PPK BLUD
BAB XI Perencanaan dan Penganggaran
BAB XII Pelaksanaan Anggaran
BAB XIII Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan
BAB XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja
BAB XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun Dan Murung Pudak
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertibnya pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan masyarakat, maka dipandang
perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ke1ua,
Muara Uya, Haruai, Hikun dan Murung Pudak di
Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; PP Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 93 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 93 Tahun 2015
ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun
dan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun dan Murung Pudak di
Kabupaten Tabalong diubah yaitu terkait Struktur biaya BLUD: 50% pertama terdiri dari minimum 10% untuk biaya modal dan maksimum 40% untuk jasa pelayanan; b. 50% kedua terdiri dari maksimum 20% untuk biaya pegawai dan minimum 30% untuk biaya barang dan jasa; Pembagian persentase untuk jasa pelayanan dihitung berdasarkan pendapatan riil perbulan dari dana kapitasi dan klaim JKN, klaim Jamkesda, dan layanan Umum; d. Pembagian persentase untuk biaya pegawai, biaya modal, dan biaya barang dan jasa dihitung berdasarkan estimasi total pendapatan dalam satu tahun. Pembagian Jasa Pelayananditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Permohonan persetujuan disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan Telaahan Staf.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d a la m r a n g k a m e n i n g k a tk a n u p a y a k e s e h a t a n p e r o r a n g a n d e n g a n p r i o r it a s k u ra tif, r e h a b ilita tif , p ro m o tif d a n p re v e n tif y a n g d i d a s a r k a n p a d a p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k tif ita s ;
b. b a h w a d a la m m e n d u k u n g p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k t if i ta s p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d ib e r ik a n fle k s ib ilita s d a la m m e n e r a p k a n p r a k t e k b is n is y a n g s e h a t d e n g a n k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s y a n g t e r u k u r , p e rlu p e n g a t u r a n p o la t a t a k e lo la B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
c. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t im b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a la m h u r u f a d a n h u r u f b, m a k a p e rlu d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n Walikota.
1. U n d a n g - U n d a n g N om or 13 T a h u n 2 0 0 1 t e n t a n g
P e m b e t u k a n K ota B a u - B a u (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2001 N om or 9 3 , T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4120);
2. U n d a n g - U n d a n g N om or 17 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 3 N om or 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4286);
3. U n d a n g - U n d a n g N om or 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r b e n d a h a r a a n N eg ara (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 5, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4355);
4. U n d a n g - U n d a n g N om or 15 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r ik s a a n P e n g e lo la a n d a n T a n g g u n g J a w a b K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 440; 5. U n d a n g - U n d a n g N om or 2 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g S iste m P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n N a sio n a l (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4421);
6. U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 125, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 4 3 7 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h b e b e r a p a kali, t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N om or 12 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g
P e r u b a h a n A tas U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 8 N om or 59, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4844);
7. U n d a n g - U n d a n g N om or 33 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r im b a n g a n K e u a n g a n a n t a r a P e m e r in ta h P u s a t d a n P e m e r in ta h D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 126, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4438);
8. U n d a n g - U n d a n g N om or 36 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a ta n (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 Nom or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5063);
9. U n d a n g - U n d a n g N om or 4 4 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g R u m a h S a k it (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 N om or 153, T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 5072);
10. U n d a n g - U n d a n g N om or 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a tu r Sipil N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 4 N om or 6, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 5494);
11. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 3 8 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e m b a g ia n U r u s a n P e m e r in t a h a n a n t a r a P e m e r in ta h , P e m e r i n t a h a n D a e r a h P ro p in s i, d a n P e m e r in t a h a n D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 7 N om or 82, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4737);
1 2 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 100 T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P e n g a n g k a ta n Pegaw ai Negeri Sipil d a la m J a b a t a n S t r u k t u r a l (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 0 N om or 197, T a m b a h a n L a m b a r a n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4018) s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 13 T a h u n 2 0 0 2 (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 2 N om or 33 T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4194); 1 3 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 48, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 5 0 2 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 74 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 2 N om or 171, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5340);
14. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 24 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g S t a n d a r A k u n ta n s i P e m e r in t a h a n (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 4 9 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 45 0 3 );
15. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 58 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 140, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4578);
16. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 6 5 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e d o m a n P e n y u s u n a n d a n P e n e r a p a n S t a n d a r P e la y a n a n M inim al (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 150, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik In d o n e s ia N om or 4593);
17. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 8 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g L a p o ra n K e u a n g a n d a n K in e ija I n s t a n s i P e m e r in ta h (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 6 N om or 25, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4614);
18. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 7 0 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a A ta s P e r a t u r a n P re s id e n N om or 54 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r in ta h ;
19. P e r a t u r a n D a e r a h K ota B a u b a u N om or 3 T a h u n 2011 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n D a e r a h Kota B a u - B a u N om or 3 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g S u s u n a n O r g a n is a s i d a n T a ta K erja L e m b a g a T e k n is D a e r a h Kota B a u - B a u (L e m b a ra n D a e r a h K ota B a u b a u T a h u n 2011 N om or 3);
20. P e r a t u r a n M en teri D a la m Negeri N om or 61 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e d o m a n T e k n is P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h ;
21. P e r a t u r a n W a lik o ta B a u b a u N om or 46 T a h u n 2 0 0 8
K e d u d u k a n , T u g a s Pokok, F u n g s i d a n T a ta K erja R u m a h
S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
22. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 183 T a h u n 2 0 1 3
t e n t a n g P e m b e n t u k a n Tim P e n ila i P e n e r a p a n Pola
P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e ra h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u . 2 3. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 81 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e n e ta p a n Pola P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u .
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA TATA KELOLA
BAB IV DEWAN PENGAWAS
BAB V REMUNERASI
BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD
BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB IX PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 58 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; Mekanisme Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Integrasi/Konsolidasi RBA dengan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 18 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi, Maka Perlu Merubah Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelavanan Perizinan Teroadu Dan Penanaman Modal
Dasar Hukum Peraturan ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2O14; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2008; Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2014.
Perencanaan dan Pelaporan Program Kerja, Pengoordinasian, Pembinaan, Pengawaasan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengorganisasian dan Pembinaan Kepada Bawahan, Pelaksanaan Tugas Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Ketentuan Romawi V Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor
53 Tahun 2Ol2 tenlang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2O12 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2O14 Nomor 36)
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 94 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perwali tentang pengelolaan investasi badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah taman husada.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang pengelolaan investasi badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah taman husada, meliputi:
a. Jenis investasi;
b. Besaran alokasi dan Sumber dana investasi;
c. Penatausahaan;
d. Prosedur Investasi;
e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Perwali No.22 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan investasi badan layanan umum daerah Taman Husada, dicabut
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
