Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerikanan dan KelautanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Natuna No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Th. 2020 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Perikanan dan Kelautan - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 299
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan ikan di Kabupaten Natuna, ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini mengatur mengenai Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 54 Th. 2002; PP No. 28 Th. 2018; PP No. 11 Th. 2023; PermenKP No. 8 Th. 2021; PermenKP No. 34 Th. 2021; Perda Kab. Natuna No. 3 Th. 2019; Perda Kab, Natuna No. 16 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020, yaitu diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 C; serta diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020
3 hal.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2023
PERBUP Kab. Cirebon No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kendaraan Dinas Operasional/kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL/KENDARAAN - DINAS - JABATAN - DAN - KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL - KHUSUS/LAPANGAN - SEWA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - CIREBON
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus /Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus /Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan Penggunaan, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan, Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan, Pemerliharaan dan Perawatan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET
TETAP PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan
Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Daerah. perubahan meliputi perubahan lampiran I terkait tabel masa manfaat aset tetap dan lampiran II terkait tabel masa manfaat akibat perbaikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
mengubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
75 Tahun 2014
jumlah 31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa rekonsiliasi aset barang milik daerah merupakan
salah satu kegiatan yang wajib dilakukan untuk
mewujudkan pengelolaan aset barang milik daerah yang
baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis
sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila; bahwa pengelolaan aset barang milik daerah yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis dapat
meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam
rangka melayani kebutuhan masyarakat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada perangkat Daerah, Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD abtara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah, Penyajian dan Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi.
ABSTRAK:
a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber daya pembangunan daerah harus dikelola dengan tertib agar dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan terobosan dalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan secara efisien, transparan dan akuntabel;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel serta mudah diakses perlu mengembangkan sistem informasi berbasis Aplikasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Aplikasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2022;
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS APLIKASI dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENGGUNAAN APLIKASI; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten
Wakatobi merupakan barang milik daerah yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikelola
secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah serta kemajuan pembangunan daerah dan
nasional yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan
sarana dan prasarana perikanan, Pemerintah
Daerah perlu melakukan langkah inovatif melalui
kerja sama pemanfaatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN BAB III
SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV
PELAKSANAAN KSP BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
30 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Pasal 165 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan dan tata cara pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 14945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 5 ( lima ) bab dan 61 ( enam puluh satu ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengamanan Bmd; Pemeliharaan Bmd; Pengembalian Bmd; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan,
struktur, situs maupun kawasan merupakan
peningga-lan yang bermanfaat bagi pengembangan
pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
b. bahwa dalam rangka peningkatan manfaat cagar
budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata
maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya
melalui upaya perlindungan, pengembangan,
pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Pengelolaan Cagar Budaya
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimanna telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Museum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6756);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian
Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040
(lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 54 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2018 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB V REGISTRASI CAGAR BUDAYA
BAB VI PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
BAB VII PENEMUAN
BAB VIII PELESTARIAN
BAB IX PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA
DI MUSEUM
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI PENDANAAN
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII LARANGAN
BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2023.
Pengelolaan Cagar Budaya
24
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, ketentuan mengenai tata cara Penyusunan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan RKBMD dan mewujudkan pencapaian kebutuhan riil Barang Milik Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
b. penyusunan RKBMD;
c. penelaahan RKBMD pada pengelola barang;dan
d. RKBMD untuk kondisi darurat dan perubahan RKBMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
