Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati No.73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa pembentukan 6 (enam) desa persiapan di Kabupaten Sanggau belum memenuhi beberapa persyaratan administrasi sehingga Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau perlu dicabut
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2015, Perbup No.25 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Bupati Nomro 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau dalam 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomro 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sopan santun, berintegritas, berbudaya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 42 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dimana kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara serta kode etik ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 2013; PP No. 42 Tahun 2004;
PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 .
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip Dasar; Bab 3 Kode Etik ASN; Bab IV Kode Etikdi Perangkat Daerah dan Kode Etik Profesi; Bab V Majelis Kode Etik; Bab VI Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi; Bab VII Sanksi Moral; Bab VIII Rehabilitasi; Bab IX Ketentuan Lain-lain; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
31 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 30 Tahun 2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH - PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA - SAMPAH SEJENIS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; Permen Lingkungan Hidup No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Kab Lebak No 5 Th 2016; Perda Kab Lebak No 4 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Arah Jakstrada; 3. Pemantauan Dan Evaluasi; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tantPenyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/MDAG/PER/11/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan tera/tera ulang dan retribusi pelayanan tera/tera ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
37 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan hasil Rapat Koordinasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2018 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/sj tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka diperlukan beberapa penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2018, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan TA 2017 peru diubah untuk kedua kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penajabaran APBD Kota Pekalongan TA 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan TA 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Prov Jateng No 12 Tahun 2017;Perda Kota Pekalongan No 18 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 1A, dan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang tarif retribusinya telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37
Tahun 2015 perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
a. Untuk 1 (satu) kali parkir di Pelataran;
b. Untuk 1 (satu) kali parkir di Gedung;
c. Untuk 1 (satu) kali parkir di Taman;
d. Untuk 1 (satu) kali parkir di Lingkungan;
e. Untuk 1 (satu) kali parkir di Tempat wisata;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018; Perbup Boyolali No 26 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Dinkes yang terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinkes, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang pencegahan dan Pengendalian Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Umum, Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang Pelayanan, Bidang Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 125);
(2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 50);
(3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 51); dan
(4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian kerugian desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 dicabut.
39 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital dalam Penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan, Sosial dan Budaya di Daerah;
Bahwa untuk Melaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital di Kabupaten Balangan Perlu Adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Arsip Vital; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 30, LL SETKAB : 2 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Hari Wayang Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
