Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tamabahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal pemerintah daerah yang belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan dan rumah dinas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No.9 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan, Tunjangan Perumahan, Besarnya Tunjangan Perumahan, Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
9 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2015/No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
Bab III Dasar Pengenaa, Tarif dan Cara Menghitung Pajak
Bab IV Wilayah Pemungutan
Bab V Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Bab VI Pemungutan dan Penetapan Pajak
Bab VII Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Bab VIII Keberatan dan Banding
Bab IX Pengurangan dan Keringanan Pajak
Bab X Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab XI Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Bab XII Tata Cara Pemeriksaan
Bab XIII Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Mencabut :
PP No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W akil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka terkait perlu penyesuaian tahapan/kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa dengan adanya perubahan tahapan/kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah, maka perlu mengubah Pedoman Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilu Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan Dan Honorarium Untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Un.dang-Un.dang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A; perubahan pada ketentuan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan Dan Honorarium Untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga diubah.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 80, BN.2015/No.633, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk
memperdayakan
arsip dalam
pelaksanaan
tugas-tugas umum
pemerintahan
dan
pembangunan
secara efektif dan
elisien
serta
tercapainya tertib
pelaksanaan penJrusutan
arsip
dalam rangka
penyelamatan
arsip sebagai bukti akuntabilitas
dan
peftanggung
jawaban
kinerja organisasi dan
aparatur
lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,
dan untuk
menindaklanjuti surat dari Kepala
Arsip
Nasional
Republik Indonesia Nomor : P.JRA/ 145/2013
Tanggal 24
Oktober 2O13 Perihal
: Persetujuan
Jadwal
Retensi
Arsip
(JRA) Keuangan Pemerintah
Kabupaten
Tanah
Laut
perlu
menetapkan Jadwal Retensi Arsip Bidang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor
8
Tahun 1965; Undang undang
Nomor 33
Tahun 2004; Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23
Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor
34
Tahun
1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Keputusan Presiden
Nomor 105
Tahun 2004;
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 13
Tahun
2008; Peraturan
Bupati
Tanah
Laut
Nomor 49
Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I00 Tahun
1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001.
Peraturan ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, meliputi Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penyusutan Arsip; Mekanisme Pemusnahan Arsip; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
