Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Pengaturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk memberi acuan bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta
monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 49 Tahun 2015
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2015/NO. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kab. Pohuwato TA 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 81 ayat (4) PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERDA No.8 Tahun 2007; PERDA No.15 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perhitungan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tatacara Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 49 Tahun 2018
kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD No. 49/ 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif, efisien dan terpadu serta mencegah pengawasan tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2019;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Pemendagri No. 25 Tahun 2007; Pemendagri No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Sragen No. 5 Tahun 2016; Pergub Jateng No. 71 Tahun 2018; Perbup Sragen No. 70 Tahun 2009; Perbup Sragen No. 75 Tahun 2012; Perbup Sragen No. 2 Tahun 2014; Perbup Sragen No. 69 Thaun 2016; Perbup Sragen No. 87 Thaun 2016; Perbup Sragen No. 119 Tahun 2016;
Materi yang diatur dalam peraturan ini adalah: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kegiatan, Sasaran dan Fokus; Tindak Lanjut; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 49 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - DANA DESA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIA DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Permenkeu No. 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 50 Tahun 2017, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2017.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; PermendesPDTT No. 22 Tahun 2016; Permenkeu No. 49 Tahun 2016; Permenkeu No. 50 Tahun 2017; Permenkeu No. 112 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setia Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Mengubah ketentuan Pasal 6; Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 9; Pasal 15; Pasal 16
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL SADANIANG DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, perlu Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendes PDTT No.5 Tahun 2016, Perkep Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal dan 20 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2020
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/NO.49, LL Kab. Kapuas Hulu: 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.11 Tahun 2019, Permendagri No.141 Tahun 2017, Permendagri No.45 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Wilayah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 49 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan dari penerimaan lain yang sah, harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Selain itu, besaran tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus ditetapkan oleh Bupati. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati Tana Tidung yang mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur pemerintah desa, tunjangan bagi BPD, operasional kelembagaan, serta honorarium petugas desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perda KTT No.5 Tahun 2020; Perbup Tana Tidung No.48 Tahun 2020;
Perbup ini mengatur tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operasional kelembagaan, serta honorarium petugas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 50 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjar No. 13 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pembakal di Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pambakal di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak, perlu mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pambakal di Kabupaten Banjar
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Pambakal Di Kabupaten Banjar, yang memuat: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengawasan; Pengawas; Wewenang Dan Kewajiban; Mekanisme, Fokus Dan Teknik Pengawasan; Laporan Hasil Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 50 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berhubung tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Muna tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Muna tahun 2016; b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.ma.ksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagien dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5495)
; 3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indones
i
a Tahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),
' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor .168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor478J; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Telmis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, · Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mu_pa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, TaII?,bahan Lembaran Daerah Kabupaten Mu~a Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2016 (Le~baran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA
BAB III SANKSI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
