Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal Pasal 30, Pasal 38, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 65, Pasal 77, Pasal 103, Pasal 123, Pasal 136, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 165, Pasal 174, Pasal 180, Pasal 185, Pasal 189, Pasal 194, Pasal 214, dan Pasal 216 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaa Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyeragaman Sistem dan Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengoptimalan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah, Pejabat pengelola Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
172
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dalam upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman operasional dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, perlu diatur ketentuan mengenai pola tata kelola rumah sakit yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan
Bab III Prosedur Kerja
Bab IV Pengelompokan Fungsi
Bab V Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efi.sien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021.
KETENTUAN UMUM; JENIS KEGIATAN PENGAWASAN; PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN; WAKTU PENGAWASAN; STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
11 hlmn, lampiran 3 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 39 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mendorong peningkatan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu didukung dengan adanya sikap disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja; Dalam rangka mewujudkan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga lebih optimal dan terkoordinasi, maka diperlukan adanya suatu pedoman bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2017.
Kewajiban dan Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
85
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NO 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tentang Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan Standar Biaya Umum kegiatan tahun anggaran 2022 dari Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Standar Biaya Umum untuk mendukung mekanisme perubahan dalam
rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam perencanaan dan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022,
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2022 Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota
Sawahlunto Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 53),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun
2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 15), sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
108 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2018
PEDOMAN - UJIAN - DINAS - DAN - UJIAN - pENYESUAIAN - KENAIKAN - pANGKAT - BAGI - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - lINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2018/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS melakukan diantaranya terlebih dahulu Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana teiah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Kepkep BKN No. 12 Tahun 2002.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberian hak atas gaji kepada Pegawai Negeri Sipil serta memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pedoman mengenai pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Komponen Dan Jenis Gaji PNS
Bab III Pengelolaan Gaji PNS
Bab IV Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Bab V Pengendalian Internal
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sasaran; Persyaratan Penyaluran; Mekanisme Penyaluran Dana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 37);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 38)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-^
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan
penyusunan RKA-SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Blaya Tahun
Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, periu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah
diubah kedua kallnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2014;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pokbk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. >
13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14.Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
MEMUTUSKAN:
Jenetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN
2014.
Pasal 1
Standar Biaya adalah Standar Biaya yang merupakan batas paling tinggi yang
digunakan sebagaia pedoman bagi setiap Satuan Ketja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
maupun Rencana Ketja Perubahan anggaran.
Pasal 2
Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Apabila dalam suatu kegiatan, anggaran satuannya belum ditetapkan dalam
daftar Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 usulan biaya atau
Rencana Keija Anggaran (RKA) yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan
sepanjang dilaksanakan secara eflslen, efektif, transparan dan akuntabel
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaatnya untuk
masyarakat.
Pasal 4
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
