PERBUP Kab. Kepulauan Anambas No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 509)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 609
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa perjalanan dinas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan, dan pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara selektif, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta untuk menjamin kepastian hukum sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman perjalanan dinas, yang terdiri dari prinsip, klasifikasi perjalanan dinas, persetujuan dan/atau perintah, kedudukan perintah perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan pengendalian internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 509)
peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai standar satuan harga, peraturan mengenai perhitungan besaran biaya perjalanan dinas
36 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 39 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 9 (Sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Persyaratan Penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan; Mekanisme Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bengkalis No. 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serta tertibnya administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
asar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018;
Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 69) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dalam Rangka Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dengan Mempertimbangkan Inflasi Dan Kenaikan Harga Barang, Maka Perlu Menyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 95 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan BLUD tela ditetapkan dengan Pergub Kaltim No.5 Tahun 2020, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan pergub tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ketentuan yang berubah: Pasal 30 dihapus; Pasal 33 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah; Pasal 34 ayat (1) diubah; Pasal 36 ayat (2) diubah; Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah; Pasal 38 ayat (1), ayat (2) diubah; Pasal 39 ayat (1) diubah; Pasal 41 ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan yang Diubah: Pergub Kaltim No.5 Tahun 2020
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu menyusun Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peratyran bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 38 Tahun 2012
STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Personil Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SIntang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif sehingga hasilnya dapat dipertangung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Personil Tenaga Ahli Dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 45 Tahun 1994, PP No. 28 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Biaya Langsung Personil, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2011, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Keppres No. 80 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 100/PMK.2/2010, Permendagri No. 37 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010.
32 halaman, 28 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 8 Tahun 1956;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 12 Tahun 2017;
PP No. 18 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2019;
Perpres No. 16 Tahun 2018;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2018;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp6.134.655.766.238,00 bertambah sejumlah Rp169.900.179.035,05 sehingga menjadi Rp6.034.555.945.273,05.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
