Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Isi Konten Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan elektronik government yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbukaan informasi publik, maka penggunaan situs website sebagai sarana media Pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat perlu dioptimalkan guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat yang informatif dan partisipatif, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik Negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disedikan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Isi Konten Situs Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Isi Konten Situs Web memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Situs website Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah daerah di internet yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis. Situs website induk dioperasionalkan oleh pengelola pada Perangkat Daerah Teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Sesuai Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Kepala Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sesuai Pasal 65 ayat (2) Huruf d, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah ·berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah danl atau Masyarakat. Sesuai Pasal 67 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan
kehidupan demokrasi. Didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, dibutuhkan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permenag dan Permendagri No. 9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006; Permendagri No. 12Tahun 2006; Permendagri No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 49 Tahun 2010; Permendagri No. 50 Tahun 2010; Permendagri No. 16 Tahun 2011; Permendagri No. 9 Tahun 2011 ; Permendagri No. 61 Tahun 2011; Permendagri No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 42 tahun 2015; Perbup Musi Banyuasin No.8 Tahun 2014.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengenai ketentuan umum, Tujuan, sasaran, dan prinsip Puskomin Anev Stabilitas Daerah, Ruang lingkup komunikasi, informasi, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Stabilitas Daerah, Kelembagaan Pusat Komunikasi Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah, Jaringan stabilitas daerah, Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah, Mekanisme penyampaian Laporan,analisisi, dan evaluasi Stabilitas Lingkungan, Pendanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Analisis dan Evaluasi Stabilitas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Pasal 21, Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Ketua Tim ANEV Stabilitas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2017
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2017/NO 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
guna meningkatkan efesiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah,cepat dan tepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada semua perangkat daerah, pada pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum daerah dan informasi produk hukum daerah pada semua perangkat daerah dan masyarakat melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati maka erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 40 tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
Peraturan ini mengenai petunjuk tenkni sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup sistem informasi produk hukum daerah; penggunaan sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi, proses pengelolaan produk hukum dapat dilakukan dengan lebih baik, memudahkan pencarian dan penggunaan informasi hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum dan informasi produk hukum daerah perlu lebih cepat, tepat dan akurat, maka melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; bahwa agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan ini mengenai sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup Penyusunan dan Pengumpulan; Pemeliharaan Data; Akses dan Publikasi; Sistem Informasi; Kepatuhan dan Evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap produk hukum di tingkat daerah, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
dprd - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF dan tunjangan reses
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2017/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan
komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana
Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan kabupaten kebumen, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, besaran dana operasional pimpinan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas dan Prinsip, Sifat, Tujuan dan Arah Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Bab III Lembaga Komunikasi Sosial
Bab IV Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Bab V Pembiayaan
Bab VI Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 37 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO.36 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP NO.79 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.18 Tahun 2008, Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan pasal 8, Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
4 Halaman dan 6 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
