Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai petunjuk tenkni sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup sistem informasi produk hukum daerah; penggunaan sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi, proses pengelolaan produk hukum dapat dilakukan dengan lebih baik, memudahkan pencarian dan penggunaan informasi hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

28 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

28 Juli 2017

Tanggal Berlaku

28 Juli 2017

Sumber

BD 2017/NO 41

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 41 Juknis Siproda.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2017/NO 41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	guna meningkatkan efesiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah,cepat dan tepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada semua perangkat daerah, pada pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum daerah dan informasi produk hukum daerah pada semua perangkat daerah dan masyarakat melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati maka erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 40 tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah Peraturan ini mengenai petunjuk tenkni sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup sistem informasi produk hukum daerah; penggunaan sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi, proses pengelolaan produk hukum dapat dilakukan dengan lebih baik, memudahkan pencarian dan penggunaan informasi hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017. 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT