Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
bahwa data dan informasi yang akurat dan terbarukan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemanfaatan teknologi pada sektor pemerintahan juga perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Monitoring kegiatan pemerintahan desa agar berjalan efektif, efisien dan berhasil. Terkait hal tersebut, maka diperlukan pedoman dalam penerapan publikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana informasi pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan Umum (pengertian istilah-istilah);
2. Maksud dan tujuan penetapan Perbup;
3. Kewajiban penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPDesa) oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menyajikan data dan penyampaian laporan;
4. Pengelolaan Data yang harus dimasukkan ke dalam SIPDesa;
5. Struktur, tanggung jawab, dan tusi Pengelola SIPDesa;
6. Layanan Pengaduan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan, pelayanan informasi publik desa, permohonan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik desa, koordinasi dan fasilitasi, publikasi informasi publik desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 64 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang data-data jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan; bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja- sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Informasi Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Peyusunan Informasi Jabatan; ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2015.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame maka perlu diatur tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Reklame di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara penyelenggaraan reklame meliputi : Jenis reklame; OPD penyelenggaraan; Standar dan larangan penyelenggaraan reklame; Ketentuan penyelenggaraan reklame; Tata cara dan prosedur pengajuan izin; dan Pengawasan, pengendalian dan penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat mengenai
informasi publik Desa, perlu keterbukaan informasi
publik di Desa;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi
publik di Desa, perlu menyusun kebijakan Pemerintah
Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004;
Dalam peraturan ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Informasi Publik Desa; Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Desa; Standar Layanan Informasi Publik Desa; Keberatan dan Penyelesaian Sengketa; Sistem Informasi Desa; Pembiayaan; Pengahargaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan satu data terpadu daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggara satu data terpadu daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwako tentang Penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perpres No 39 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggara SDTD, pengarah SDTD, pembina SDTD, Walidata dan Walidata pendukung, produsen data, forum data, sekretariat data, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, sistem dan prosedur pengelolaan data spasial, sumber daya, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran program/pencegahan stunting antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan nagari, perlu didukung dengan data yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 46 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 33 Tahun 2019; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 34 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat 11 Bab, 21 Pasal, 3 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 5;
Bab II Sumber Data, Pasal 6;
Bab III Pengolahan dan Integrasi, Pasal 7-Pasal 8;
Bab IV Tampilan dan User, Pasal 9-Pasal 13;
Bab V Diseminasi, Pasal 14;
Bab VI Pemutakhiran Data, Pasal 15;
Bab VII Penanggung Jawab dan Pendanaan, Pasal 16;
Bab VIII Pemantauan dan Tindak Lanjut, Pasal 17-Pasal 18;
Bab IX Alur Kerja, Pasal 19;
Bab X Partisipasi Masyarakat dan Swasta, Pasal 20;
Bab XI Ketentuan Penutup, Pasal 21.
Lampiran I Kodifikasi Indikator Capaian terkait Stunting;
Lampiran II Penanggung Jawab DMS pada Aplikasi SISTER;
Lampiran III Alur Kerja Aplikasi SISTER
Sistem Informasi Stunting Terintegrasi dibangun berazaskan kepastian hukum; keterpaduan; keakuratan; kemanfaatan; dan aksebilitas.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat bantu bagi kepala daerah dalam pemantauan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting; sebagai sistem manajemen data stunting terpadu untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan stuntung pada OPD terkait dan nagari; dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan mengembangkan strategi percepatan pencapaian target program pencegahan stunting.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Integratif
ABSTRAK:
bahwa akurasi dan validitas data sasaran peserta program
kesejahteraan sosial integratif sangat penting dalam upaya
meningkatkan efektivitas program penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam
pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial perlu
disusun mekanismenya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Integratif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Bab III Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Bab IV Peran dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah
Bab V Pelaporan, Pembinaan dan Evaluasi
Bab VI Sanksi dan Penghargaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
