Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.959 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2024...L RSUD KLUNGKUNG.pdf

TATA-CARA-PENGADAAN-PENGANGKATAN-DAN-PEMBERHENTIAN-PEGAWAI-DARI-TENAGA-PROFESIONAL-LAINNYA-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-KABUPATEN-KLUNGKUNG

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

ABSTRAK:

a.bahwa sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung; b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum,Kedudukan pegawai rumah sakit umum daerah kabupaten klungkung dari tenaga profesional lainnya, tata cara pengadaan pegawai rumah sakit umum daerah kabupaten klungkung dari tenaga profesional lainnya, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
-
-
10 Halaman dan Lampiran

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengadaan Barang / Jasa

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2024 (7) : 12 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

ABSTRAK:

A. bahwa kegiatan bongkar muat barang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; B. bahwa dengan adanya pergeseran beberapa kewenangan di bidang perhubungan khususnya mengenai pengelolaan terminal serta adanya peningkatan kelas terhadap beberapa ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pengaturan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang perlu dilakukan penyesuaian agar dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2015
Menjabarkan beberapa perubahan ketentuan pada Perda No. 11 Tahun 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
12 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

2024perdasitubondo004.pdf.pdf

Pengadaan tanah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LN Kab. Situbondo Tahun 2024 No. 4 /https://jdih.situbondokab.go.id

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
Pasal 18 ayat (6) UUD; UU 12/1950; UU 5/1960; UU 20/1961; UU 26/2007; UU 2/2012; PP 27/2014; PP 19/2021; PERMA 3/2016; Permen Agraria/ Kepala BPN 19/2021
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. pengadaan tanah; b. perencanaan; c. persiapan; d. pelaksanaan pengadaan tanah; e. penyerahan hasil pengadaan tanah; f. insentif perpajakan; g. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 62 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

2024pd0051002.pdf

PENGARUSUTAMAAN-GENDER

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Pelembagaan pengarustamaan gender,perencanaan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
-
-
17 Halaman dan Penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua

Abstrak

Pengadaan Barang / Jasa

Download file:

Perda Nomor 12 Tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati No 46 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Download file:

PERDA NO. 4 TAHUN 2023 - ...ilitas Perumahan.pdf

PERUMAHAN-penyerahan dan pengelolaan-prasarana sarana dan utilitas

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini diatur tentang bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pembangunan perumahan yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas secara berkelanjutan mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan, prasarana sarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, penyerahan, pengelolaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No 46 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Jalan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERDA_02_2023_OCR.pdf

penyelenggaraan-jalan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jalan

ABSTRAK:

menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Daerah diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, hutuf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; d.
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/ PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata cara Pengawasan Jalan; 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2022.
mengatur tentang penyelenggaraan jalan yang memuat asas dan tujuan, klasifikasi jalan di daerah, perubahan status dan fungsi jalan, rencana umum jaringan jalan, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, penyelenggaraan jalan daerah, pengelolaan jalan desa, bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya, leger jalan, pengadaan tanah, peran serta masyarakat, larangan, pemberian nama jalan dan pemasangan, pengawasan jalan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
41

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum Perumahan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERDA 2 TAHUN 2023 KABUPATEN TOBA.pdf

PENYEDIAAN - PENYERAHAN - DAN - PENGELOLAAN - PRASARANA - SARANA - DAN - ULTILITAS - UMUM - PERUMAHAN

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum Perumahan

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu mewujudkan lingkungan perumahan yang layak huni, aman, harmonis, dan berkelanjutan; b. bahwa perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasatana, Sarana dan Utlitas Perumahan, di, Daerah, dalam rangka menjamin ketersediaan dan koberlautan pemetharaan dan pengelolaan Prasarana. Sarana dan Utilitas Perumahan periu dilakukan penterahan prasarana. sarana, dan utilitas perumahan dari pengembans kepada Pemerintah Deerah:
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1998; undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 2011; undang-Undang Nomor 20 Darurat Tahun 2011; undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, WEWENANG, PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, TIM VERIVIKASI, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENGELOLAHAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 97 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP_KAB SAMOSIR_NOMOR_97_TAHUN_2022.pdf

Perubahan - Atas - Lampiran - Peraturan - Bupati - Samosir - Nomor - 60 - Tahun - 2022 - tentang - Standar - Harga - Satuan - Barang - dan - Jasa - Pemerintah - Kabupaten - Samosir - Tahun - Anggaran - 2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 106 Seri F Nomor 865

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa Pasal 5 Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 mengatakan dalam hal standar Harga satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan harga pasar akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau ditinjau untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir; b. bahwa berdasarkan usulan-usulan dari beberpa Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau penambahan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu melakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran; Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir
23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERBUP NO. 32 TAHUN 2021.pdf

unit

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Unit Keda Pengadaan Barang/ Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)r ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a15O); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6322); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 63); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Agen Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7691; 13. Peraturan Kepala I-embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2I tentang Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 511); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 58).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ BAB V KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN BAB VI KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB VII MODEL KEMATANGAN UKPBJ BAB VIII UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IX KEKUASAAN ANTAR UKPBJ BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
21

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.