Keputusan Bupati Nomor 302/KPTS/I/2013 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
PENETAPAN,- PENEGASAN, DAN - PENGESAHAN - BATAS - DESA MARGA RAHAYU - KECAMATAN - TUNGKAL ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 215, BD.2020/No.215
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Marga Rahayu Kecamatan Tungkal Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah: Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas desa ,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penetapan ,penegasan dan pengesahan batas desa merga rahayu kecamatan tungkal ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014 sbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008;sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana mana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi Pokok dalam paeraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,ruang Lingkup,Penetapan Penegasan dan pengesahan batas desa marga rahayu kecamatan tungkal ilir,peta batas desa,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 217 Tahun 2020
Keputusan Bupati Nomor 301/KPTS/I/2013 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
PENETAPAN,- PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS - DESA KARANG ANYAR - KECAMATAN TUNGKAL ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 217, BD.2020/No.217
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dala peraturan ini adalah : melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan pengasan batas desa,perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan ,penegasan dan pengesahan Batas desa Karang Anyar Kecamatan Tungkal ilir
Dasar Hukum dalam [eraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2104 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebgaaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Penetapan ,Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kaarang Anyar Kecamatan Tungkal Ilir ,Peta Batas Desa ,Ketentua Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 220 Tahun 2020
PENETAPAN, - PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS DESA SUKA JAYA - KECAMATAN TUNGKAL ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD.2020/No.220
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalamperatuan ini adalah : pasal 9 aayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penetapan penegasan dan pengesahan batas desa suka jaya kecamatan tungkal ilir
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 2 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebgaimana telah beberapa kaii diubah,terakhir dengan UU NO 9 Tahun 2015;UU NO 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,ruang Lingkup,Penetapan penegasan dan pengesahan batas desa suka jaya kecmatan tungkal ilir,peta batas desa ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 221 Tahun 2020
Keputusan Bupati Nomor 904/KPTS/I/2012 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
PENETAPAN, - PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS DESA BUMI REJO - KECAMATAN SELAT PENUGUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 221, BD.2020/No.221
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalan peraturan ini adalah :melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa ,perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan penegasan dan pengesahan batas desa bumi rejo kecamatan selat penuguan
Dasar hukum dala peraturan ni adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan UU No 99 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2008;Perda No 2 TAhun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup , Peenetapan ,Penegasan dan pengesahan batas desa bumi rejo kecamamatan selat penunguan,peta batas desa ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 222 Tahun 2020
Keputusan Bupati Nomor 894/KPTS/I/2012 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Kepala Dua Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
PENETAPAN,- PENEGASAN,- DAN PENGESAHAN BATAS DESA - KELAPA DUA - KECAMATAN SELAT PENUGUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2020/No.222
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah :melaksanakan keteentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa perlu menetapan peraturan bupati tetang penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa kelapa dua kecamatan selat penunguan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 2 Tahun 2008;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No 18 Tahun 2016;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum Ruang Lingkup,Penetapan Penegasan dan pengesahan batas desa kelapa dua kecamatan selat penuguan,Peta Batas Desa ,Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku,keputusan bupati banyuasin Nomor 894/KPTS/I/2012 tentang penetapan penegasan dan penataan batas wilayah desa kelapa dua kecamatan pulau rimau kabupaten Banyuasin ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 224 Tahun 2020
Keputusan Bupati Nomor 948/KPTS/I/2012 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Songo Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
PENETAPAN, - PENEGASAN, - DAN - PENGESAHAN - BATAS DESA SONGO MAKMUR - KECAMATAN SELAT PENUGUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 224, BD.2020/No.224
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Songo Makmur Kecamatan Selat Penuguan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedomana penetapan dan pengesahan batas desa,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penetapan,penegasan dan pengesahan batas desa Songo makmur kecamatan sekat penunguan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi Pokok adlam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Penetapan Penegasan Pengesahan desa Songo Makmur Kecamatan Selat Penuguan,Peta Batas Desa ,ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 225 Tahun 2020
PENETAPAN, - PENEGASAN, - DAN PENGESAHAN - BATAS DESA WONODADI - KECAMATAN SELAT PENUGUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 225, BD.2020/No.225
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penegasan dan pengesahan batas Desa Wonodadi kecamatan selat penuguan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2104 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 ;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahun 2018 ;Perbup No 185 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Penetapan dan Penegasan Batas desa wownodadi kecamatan selat penuguan ,Peta batas Desa,ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 228 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 233 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 233, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62106
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/MENKES/PER/IV/1998; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SKNII/2003; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; pengawasan Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Puskesmas Kelurahan; Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional pada Dinas
Kesehatan; Peraturan Gubernur tentang pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Kesehatan; Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Dinas Kesehatan.
43 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2016
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 235, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71043
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 telah diatur salah satunya mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur dasar hukum dan pedoman pemberian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD yang meliputi pengajuan usulan dan penganggaran, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan; dan pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain.
25 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
