Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
1. Ketentuan Umum;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan pemungutan retribusi;
5. tata cara pendaftaran dan pendataan;
6. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
7. pemungutan retribusi;
8. perhitungan, pembayaran dan penagihan;
9. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
10. kurang bayar;
11. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
12. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015/No. 37 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan penilaian resiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi; bahwa untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan penilaian resiko yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 114 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Kota Bekasi
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
ahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun
2011
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor
12), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor
12), diubah
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, diperlukan sarana dalam mengoptimalkan
partisipasi dan pengawasan publik dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
UU No.14 Tahun 2008, UU No.49 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 , UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.76 Tahun 2013, PP No.95 Tahun 2018, PermenPAN&RB No.24 Tahun 2014, PermenPAN&RB No.3 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2020, PERBUP No.55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 36 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana
Pekon untuk setiap Pekon;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian, Penyaluran dan Prioritas
Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon
Tahun Anggaran 2022;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 6 Tahun , UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, SE Menkeu No S170/PK/2021, Perbup Pringsewu No 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2016/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemindahtanganan Tanah Desa untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa tanah Desa merupakan salah satu sumber kekayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka perlu dilestarikan keberadaannya; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan di Desa, maka perlu adanya peraturan yang mengatur prosedur pemindahtanganan Tanah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan Tanah Desa Untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pemindahtanganan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkalis No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan belanja transfer diperlukan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja transfer.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja transfer yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek, serta dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
