Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang
– Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka dirasa perlu
mengadakan perubahan dibidang Retribusi
sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
b. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan
Puskesmas merupakan salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan ditingkat Puskesmas yang
bersumber dari masyarakat, untuk
pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di
Daerah dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat maka perlu diadakan
pengaturan dan penyesuaian kembali;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.
74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3495);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peratran Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004,
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lemabaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Kolaka;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabuapetn Kolaka dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka;
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, golongan pola tarif; prinsip dan sumber dalam penetapan tarif; struktur dan besarnya pola tarif; wilayah pemungutan; saat tarif terutang; surat pendaftaran; penetapan tarif; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif; kadaluarsa penagihan; ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2007.
Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
27
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
ABSTRAK:
a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk ,mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang;
b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang semakin meningkat serta rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air, pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukaan perlu ditingkatkan, agar keberadaannya dapat tetap mendukung tuntutan perkembangan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1998.
1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS PEMANFAATAN AIR; 3. PERIZINAN; 4. PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN; 5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 6. LARANGAN; 7. PENYIDIKAN; 8. KETENTUAN PIDANA; 9. KETENTUAN PERALIHAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2007.
-
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2007
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Hotel Dan Penginapan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan perlu direvisi karena ada ketentuan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2004.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2004 Tentang izim Usaha Hotel Dan Penginapan yang berisi; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2007.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan
Dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Desa maka perlu merubah Penetapan Anggara Alokasi Dana Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Perbup Batang Hari No. 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 8 Tahun 2006; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2007; Perbup Batang Hari No. 5 Tahun 2007; Perbup Batang Hari No. 6 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2007.
7 hlm.; Lampiran 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dan Penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2007.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Dan Angkutan Perbatasan Yang Masuk Dan/Atau Keluar Wilayah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
ABSTRAK:
Bahwa Sebagal Pelaksanaan Dari Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tenyan Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2004.
Dalam Peraturan ini yarg dirnaksud dengan: 1. Kendaraan Bermotor; 2. Kendaraan Umum; 3. Pajak Kendaraan Bermotor; 4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 5. Kendaraan bermotor ubah bentuk ; 6. Alat-alat berat dan alat alat bosar yang bergerak; 7. Harga Pasaran Umum; 8. Tahun Pembuatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
