LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 10 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  10  TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
 DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI  ENREKANG,

Menimbang      	: 	 	bahwa untuk  melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 ) ;
                             	2. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,   Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389) ;
                               	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pngganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

		4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
 		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3458 );
                            6  		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4503);
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG     PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal    1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan   :
	1. 	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Pemerintah Daerah adalah  Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
4.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5.	Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.	Lurah  adalah Kepala Kelurahan. 

7.	Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluas Kelurahan yang telah ada. 
8.	Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB  II
PEMBENTUKAN
Bagian  Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal  3

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 
1.	jumlah Penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK dan;
2.	luas wilayah paling sedikit 5 Km Persegi dan:
3.	bagian wilayah kerja yamg dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat dan;
4.	sarana dan prasarana pemerintah berupa :
-	kantor pemerintahan;
-	jaringan perhubungan yang lancar;
-	sarana komunikasi yang memadai; dan
-	fasilitas umum yang memadai. 
5.	kondisi sosial budaya masyarakat yang baik dan berpotensi mendukung peningkatan pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)	Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau wilayah Ibukota Kecamatan.
(2)	Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : 
a.	Penggabungan beberapa  kelurahan atau Bagian Kelurahan yang bersandingan; atau
b.	Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasal  5

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan dikelurahan.

BAB III
MEKANISME 
Pasal 6

Pembentukan kelurahan dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 kelurahan atau lebih, berdasarkan prakarsa pemerintah daerah dan DPRD dengan memperhatikan saran dan pendapat Tim Pengkajian.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
Pasal 7

(1)	Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
(2)	Penghapusan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1)	Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelantikan, arahan dan suvervisi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,

                 TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2007 

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD
                                    
                      ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2007   NOMOR 10