Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 43A TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN BAHAN
BANGUNAN/KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dikarenakan adanya penambahan jenis dan
penambahan harga barang bangunan/konstruksi perlu
melakukan penyesuaian atas ketentuan dalam
Peraturan Bupati Madiun Nomor 43A Tahun 2019
tentang Standar Satuan Harga Barang dan
Bangunan/Konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun
Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43A Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Bangunan/Konstruksi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2020.
Standar Satuan Harga Barang dan Bangunan/Konstruksi digunakan untuk membuat perencanaan harga/biaya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, adapun pelaksanaan pengadaannya menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
180/0014357, tanggal 6 September 2022 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Bupati Rembang disimpulkan bahwa
substansi materi dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja
Pendukung Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
terkait larangan Kepala Daerah mengangkat pegawai
non-PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja
Pendukung Pekeriaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengadaan Tenaga Pendukung Pekerjaan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2022 dicabut.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pengelolaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang efektif dan
efisien serta sesuai dengan kriteria Penilaian Inovasi Daerah perlu dilakukan pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Inventarisasi dan Layanan Inovasi Daerah; Konsultasi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah; Asistensi Bentukdan Layanan Inovasi Daerah; Pengelola Ikan Belidak; Ketentuan Peralihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD 2005/135 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pembinaan Teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berada Di Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2012/No.36 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasa1 52 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 9
Tahun 2009 tentang PenyeJenggaraan Pendidikan,
perlu adanya pedoman dalam pendanaan dan
pengelolaan dana pendidikan yang diatur dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendanaan dan
Pengelolaan Dana Pendidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
11. Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5!05)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teotang
Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tabun 20 IO ten tang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157); 12. Pe.raturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69
Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonal
Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/Ml),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA}, Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah At.as war Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan
Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan
Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Puiworejo Tahun 2010 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Jenis biaya pendidik:an meliputi:
a. biaya satuan pendidik:an;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
PERUBAHAN ATAS PERBUP BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
b. bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu memiliki alas
hak atas nama Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan serah terima prasarana, sarana Pemerintah Daerah dan utilitas perumahan kepada perlu menambah persyaratan administrasi, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
eraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Dan Insentif Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu ditetapkan standar honorarium dan insentif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium dan Insentif Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Supati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang batas tertinggi standar honorarium dan insentif yang tidak dapat dilampaui.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2018
PEDOMAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Timur, Pejabatj Pegawai Pemkab Tanjung Jabung Timur dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan danjatau pekerjaannya;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PermenPAN RB No. 52 Tahun 2014; Per KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Per KPK No. 6 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2016
Perbup Ini mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Timur, meliputi: Maksud Tujuan dan Prinsip Dasar; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Tanjung Jabung Timur No. 4 Tahun 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Susunan keanggotaan UPG dan sekretariat UPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.
18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
