Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ARAH JASTRADA BAB III : PENYELENGGARAAN JAKSTRADA BAB IV : PENDANAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

23 Oktober 2018

Sumber

BD.2018/NO.38

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 3878 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI KOTA MKSR NOMOR 36 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2018/NO.38
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melakukan kententuan pasal 7 ayat (5) peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu menetapkan peraturan walikota tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peratuan walikota 1. pasal 18 ayat (8) undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945: 2. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); 3. undang-ndang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ( tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 47250; 4. undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (lembaran negara tahun 2008 nomor 69, tambahan lembaran negara nomor 4851); 5. undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059); 6. undang -undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah diuabah beberapa kali , terakhir dengan undnag-undnag nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara nomor 5679); 7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 8. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makassar dan kabupaten-kabupaten gowa, maros dan pangkajene dan kepulauan dalam lingkumgam daerah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 65, tambahan lembaran negara tahun 1971 yang telah dibentuk ulang); 9. peraturan pemerintahan nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung bpandang menjadi kota makassar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 193); 10. peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (lembaran negara tahun 2012 nomor 188, tambahan lembaran negara nomor 5347); 11. peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 tentangg kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 12. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.10/menlihk/setjen/plbo/4/2018 tentang pedoman penytusutan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 13. peraturan daerah kota makssar noor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan samppah (lembaran daerah kota makassar tahun 2011 nomor 4) 14. peraturan daerah kota makassar nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan (lembaran daerah kota makassar tahun 2012 nomor 11); 15. peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang "rencana tata ruang wilayah kota makassar 2015-2034 (lembaran daerah kota makassar tahun 2015 nomor 4) BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ARAH JASTRADA BAB III : PENYELENGGARAAN JAKSTRADA BAB IV : PENDANAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018. 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT