Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) dan pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu menetapkan besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah dan besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2017,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan; Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; Hak dan Kewajiban Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapamn DPRD; Tenaga Ahli Fraksi; Hak dan Kewajiban Tenaga ahli fraksi; Ketentuan Penutup’
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Permendag No. 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja Dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Permendag No. 108 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendag No. 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 60, BN.2021/No.1206, jdih.kemendag.go.id: 9 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 60 Tahun 2022
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – ASAHAN – NOMOR – 10 – TAHUN – 2022 – TENTANG – TAMBAHAN – PENGHASILAN – PEGAWAI – APARATUR – SIPIL – NEGARA – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – ASAHAN – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Asahan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, sehingga perlu menyesuaikan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 TAHUN 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2022, seperti Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 23 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 25 diubah, dan Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah :
PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992
PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985
PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya
PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 60 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 4 huruf (c) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan tentang pendanaan belanja pegawainya yang
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati Paser tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya , Gaji dan
Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri
Sipil , Pejabat Negara, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di
lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan hasil Produksi Beras Lokal Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi sekaligus pendapatan dan kesejateraan para petani, serta untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan Nasional serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan ekonomi pedesaan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Standart Mutu dan Harga; BAB IV Proses Pengadaan, Pemasaran dan Pengangkutan; BAB V Keterlibatan Pemerintah Daerah; BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2009.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 60 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB Prov. DIY No. 34 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29.1/KEP/2010 tentang Biaya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengawasan bagi Pejabat Eselon,Pejabat Fungsional Auditor dan Staf Sekretariat Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2010 tentang Tambahan Penghasilan Berdasar Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13/KEP/2009 tentang Pemberian Uang Saku kepada Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembagian jasa pelayanan terhadap pasien Corona Vi,us Diseases
2019 pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar perlu diu bah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 17 Tahun 2003:
UU No 1 Tahun 2004:
UU No 15 Tahun 2004:
UU No 40 Tahun 2004:
UU No 44 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 23 Tahun 2005:
PP No 12 Tahun 2019:
Perpres No 87 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021:
Permenkes No 69 Tahun 2013:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perbup No 16 Tahun 2019:
Perbup No 26 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Mojokerto No 66 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah:
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah:
3. Ketentuan Pasal 8 diubah:
4. Ketentuan Pasal 9 diubah:
5. Ketentuan Pasal 9A diubah:
6. Ketentuan Pasal 10 diubah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
