Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retnbusi daerah; bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian bagian dan hasil pajak daerah dan retnbusi daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati / W alikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemermtah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar Penganggaran dan Pengalokasian
Bab III Pencairan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil
Bab IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Liwu Lompona Kecamatan Talaga Raya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Talaga dua perlu diadakan pemekaran dengan pembentukan Desa Liwu Lompona Kecamatan Talaga Raya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Liwu Lompona Kecamatan Talaga Raya.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2006; Perda Kabupaten Buton No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Buton No. 4 Tahun 2008. Perda Kabupaten Buton No. 5 Tahun 2008. Perda Kabupaten Buton No. 6 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/NO.40 LL Kab Kubu Raya : 8 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Asam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
7 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 40 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959; Uu No 33 Tahun 2004; Uu No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 30 Tahun 1979; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 83 Tahun 2015; Permendagri No 84 Tahun 2015; Perda Kab. Gorontalo No 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksana kewilayahan, tugas dan fungsi perangkat desa, pengangkatan perangkat desa (persyaratan dan kelengkapan administrasi, mekanisme pengangkatan, tata cara penjaringan dan penyaringan), pelantikan dan penyumpahan, pemberhentian perangkat desa (larangan dan sanksi, pemberhentian, pemberhentian sementara), kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Tata cara peningkatan kapasitas aparatur desa diatur dengan surat edaran Bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 40 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tapin No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Tapin Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8) Peraturañ Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmig•asi Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Untur Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 40 Tahun 2013
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN POHUWATO
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif Di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Dimana pengembangan desa siaga aktif merupakan bagian dari pelaksanaan standar pelayanan minamal bidang kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat dan target indikator kesehatan dalam Millennium development Goals (MDGs).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VII/2006; Keputusan Menteri Kesehatan No. 1529/Menkes/SK/X/2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang dasar pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan, maksud, tujuan dan ruang lingkup, bentuk pengembangan desa siaga aktif, pengembangan desa siaga aktif, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM TINGKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pasal 10 dijelaskan Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar dan Pasal 11 dijelaskan kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa, dimana hal ini erat kaitannya dengan dengan beberapa kriteria pelaksanaan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.84/MENLHK- SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim Pemerintah Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim untuk mengendalikan dampak perubahan iklim mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
Mengatur tentang Pelaksanaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Desa melalui Program Kampung Iklim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 3/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Bangkalan No 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bangkalan TA 2020
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangr Nomor 205/PMK.O7/2019 tentang Pengelolaan Dana Dcsa tclah dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 40/PMK.07/2020, maka pcrlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Pcnctapan Rincian Dana Dcsa sctiap Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Noror 43 Tahun 2014 sebogaimana telah diubah tcrakhir dcngan Praturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana tclah dinhash terakhir denan Pcraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Mcntcri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tcrtinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nornor 6 Tahun 2020;
Pcraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Bangkalan Noror 14 Tahun 2019;
Peraturan Dupati Bangkalan Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2020.
Bcbcrapa kctentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Pcnctapan Rincian Dana Lesa Setiap Dcsa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 14/E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 13 Pasal I diubuh dan ditambahkan l (satu) angka yaitu angka 14;
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal I1 diubah;
3. Ketentuan ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah;
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B;
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah;
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 {dua] Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 131;
7, Pasal 14 diubah;
8. Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan l (satu) ayat yaitu ayat (LA) dan ketentuan pada ayat (3) diubah;
9. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan l {satu) Pasal yaitu Pasal I5A;
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah;
I1.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan I (satu] Pasal yaitu Pasal 17A;
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
