Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2017; Perda Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang menugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2019
SEKRETARIAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan desa berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala desa, sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan skala lokal desa, pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa, dan penyusunan peraturan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa, disesuaikan dengan peraturan ini.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 25 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian THR yang bersumber dari APBD, perlu dibentuk peraturan bupati tentang Teknis Pemberian THR, Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD Yang Bersumber dari APBD di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
1. PP Nomor 36 Tahun 2019
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
3. Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2018
1. PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan THR
2. THR bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD yaitu sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum hari raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
4
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 25 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan BSN No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Mengubah :
Peraturan BSN No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 25, BN 2019/ NO 1534; https://jdih.bsn.go.id/: 6 HLM
Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2019
Uraian Tugas-Kepala Dinas-Sekretaris-Kepala Bidang-Kepala Seksi-dan-Kepala Sub Bagian-pada-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kabupaten Ogan Komering Ulu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kepala DInas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 25 Tahun 2019
PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Samosir Nomor 1Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk sinkronisasi pelaksanaan dan pelaporan pengeluaran atas beban APBD sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dilakukan berdasarkan SPM Langsung yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang pembayarannya dilakukan dengan penerbitan SP2D-Ls oleh Kuasa BUD; Untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang menjalani tugas belajar; Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2019.
PERBUP Kab. Seruyan No. 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang
harus ditanggung mahasiswa, termasuk biaya pribadi
kepada mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak
mampu membiayai pendidikannya dan kepada mahasiswa
yang berprestasi, menyesuaikan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun maka perlu
dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa
Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang
Mampu di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor
32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi
Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu
di Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2017 Nomor 32)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di
Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2018 Nomor 21), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi
Penanarnan Modal;
Peraturan Menteri Agraria clan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanarnan Modal;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin Lokasi;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
1. pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha;
2. standar pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
3. tim pelayanan perizinan; dan
4. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 48 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018, Lampiran I dan Lampiran II yang berisi ringkasan laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
