Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha; 2. standar pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha; 3. tim pelayanan perizinan; dan 4. pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2019

Sumber

BD.2019/No.

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 306 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulang Pisau No. 25 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanarnan Modal; Peraturan Menteri Agraria clan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanarnan Modal; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang lzin Lokasi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; 1. pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha; 2. standar pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha; 3. tim pelayanan perizinan; dan 4. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT