Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan guna mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Desa,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keungan Desa
3.Azas Pengelolaan Keuangan Desa
4.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
5.Struktur APBDESA
6.Penyusunan Rancangan APBDESA
7.Penetapan APBDESA
8.Pelaksanaan APBDESA
9.Perubahan APBDESA
10.Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
11.Pelaporan Pertanggungjawaban APBDESA
12.Pembinaan Dan Pengawasan
13.Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 32 Tahun 2018
petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sd/smp kabupaten karimun
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun dan membantu murid dari keluarga kurang/tidak mampu, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 1998; PP No. 48 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kab. Melawi No. 10 Tahun 2016, Perda Kab. Melawi No. 15 Tahun 2017, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Perbup Melawi No. 46 Tahun 2016, Perbup Melawi No. 20 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG Dalam Siklus Anggaran Kinerja; Mekanisme Penyusunan PPRG; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
12 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional tahun anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; kemampuan keuangan daerah; pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 32 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa Hak Keuangan, Administratif dan Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, Administratif dan Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017; bahwa materi muatan dan substansi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota akibat penyesuaian terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan terhitung mulai Peraturan Daerah ini diundangkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; telah diubah beberpa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Karo No. 35 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Karo No. 4 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup Pengaturan, Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjunagn Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, tunjangan reses, Dana Operasional , Tunjungan Perumahan dan Tunjanghan Transportasi, Tata cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Kendaraan Dinas jabatan, Standar Satuan harga Pakaian Dinas Dan atribut, standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga, Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan, Administratif dan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah akses masyarakat terbadap pelayanan kesehatan maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa agar dana kapitasi JKN dan dana pelayanan kesehatan yang diterima Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai pemanfaatannya perlu menetapkan pengelolaen dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten BalanganTahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Supan tentang Pemaofaatan Dana Kapitasl Program Jamillall Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; . Peraruran Presiden Nomor 32 Tahun 2014; . Peraruran Menteri Deism Negeri Nomor 13 Tabun 2006; Pcraruran Menlen Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; . Peraruran Deerah Kabuparen Balangan Nomor 02 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan Tahun 2014 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pemberi Pelayanan Kesehatan; Jenis Pelayanan; Prosedur Pelayanan Kesehatan; Mekanisme Keuangan; Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; Jasa Pelayanan Kesehatan; Penganggaran; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan Perhtiungan Kemampuan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.
Dasar Hukum Peraturan Tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 17 Tahun 2003; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kab. Lembata No. 4 Tahun 2007; Perda Kab. Lembata No. 1 Tahun 2021; Perbup Lembata No. 27 Tahun 2021.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kemampuan Keuangan Daerah; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
4 halaman; 2 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas di Kota Banjar, Dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penuluran COVID-19 dilakukan dengan tahapan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019, Keputusan Wali Kota Nomor: 360 / 130/ 2020.
Ketentuan Umum, Keadaan Darurat, Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, Tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, Tata Cara Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2014
dana otsus bidang pendidikan-petunjuk pelaksanaan dan penggunaan
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, LD.2014/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
ABSTRAK:
Untuk menciptakan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, maka pendidikan merupakan pilar utama. Dari pertimbangan tersebut, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; PERDA Khusus Provinsi Papua No. 25 Tahun 2013
Dalam peraturan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Semester Dua Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat
(1) dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun
Standar Satuan Harga Barang, Bahan, Biaya dan Jasa
Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
Semester Dua Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa Standar Satuan Harga merupakan harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di
lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan
sudah termasuk PPN dan PPH;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah Semester Dua Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi
Sulawesi Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2019.
Standar Satuan Harga dan Standar Biaya adalah Harga dan Biaya
Setinggi-tingginya harga tertinggi dari suatu Barang dan Jasa baik secara
mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lingkup Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Satuan Harga dan Standar
Biaya sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini,
Perubahannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator
Pengelola Barang Daerah.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
