Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 32 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keungan Desa 3.Azas Pengelolaan Keuangan Desa 4.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 5.Struktur APBDESA 6.Penyusunan Rancangan APBDESA 7.Penetapan APBDESA 8.Pelaksanaan APBDESA 9.Perubahan APBDESA 10.Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 11.Pelaporan Pertanggungjawaban APBDESA 12.Pembinaan Dan Pengawasan 13.Sanksi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2016

Sumber

BD.2016/NO.32

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 509 kali

FILE-FILE PERATURAN

PDF PERBUP No 32 th 2016 ttg PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan guna mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Desa,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keungan Desa 3.Azas Pengelolaan Keuangan Desa 4.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 5.Struktur APBDESA 6.Penyusunan Rancangan APBDESA 7.Penetapan APBDESA 8.Pelaksanaan APBDESA 9.Perubahan APBDESA 10.Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 11.Pelaporan Pertanggungjawaban APBDESA 12.Pembinaan Dan Pengawasan 13.Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 32 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT