Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4} Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor S Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan P•rwaki1an Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaivaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratíf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 202110);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN
BAB IV TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAB V PENGANGGARAN
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Jasa Kapal Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Kapal Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Kapal Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, aman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor serta sebagai tindak lanjut upaya peningkatan kualitas udara dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; bahwa agar pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara aman, nyaman, dan tertib maka perlu diatur pelaksanaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Ruang Lingkup, Penetapan waktu pelaksanaan dan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Tugas dan wewenang Tim Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Partisipasi pengisian acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Pengukuran kulaitas udara Ambien, pelaporan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
Jumlah Halaman : 14 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan telah masuk ke dalam aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), sehingga sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerntah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 dicabut.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
Bahwa meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum di Kabupaten Sikka dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akibat pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis gasoline dari premium ke pertalite, perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif angkutan umum yang diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang; bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 551.2/69/DISHUB 3.2/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Berbahan Bakar Premium Yang Dialihkan ke Pertalite, perlu dilakukan perhitungan ulang tarif angkutan umum untuk menjaga kelangsungan pelayanan angkutan penumpang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No.69 Tahun 1958; UU No.33 Tahun 1964; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 1965; PP No.74 Tahun 2014; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019; Kep. Menhub No. KM 89 Tahun 2002; Peraturan Gubernur NTT No.101 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Tarif; III. Pengendalian dan Pengawasan; IV.Larangan dan Saksi; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang
8 halaman 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Trayek Tetap dan Teratur di Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa tarif angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur telah diatur dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2016. Berkenaan dengan adanya kelangkaan Bahan
Bakar Minyak (BBM) Bensin digantikan Petralite mulai 1 September 2021, perlu langkah antisipasi dengan mengatur kembali tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/12/MEM/2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tarif Angkutan Penumpang Umum Trayek Tetap dan Teratur di Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 126 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyumas No. 83 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 122, BD Tahun 2021 No. 123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur
ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil
Bupati, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak lain. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Bupati berwenang menetapkan
kebijakan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan terbitnya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta menetapkan prinsip-prinsip seperti selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi penggunaan belanja daerah, dan akuntabilitas. Biaya Perjalanan Dinas mencakup uang harian, biaya transport, biaya penginapan, dan uang representasi, dengan ketentuan tertentu sesuai standar biaya yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan
Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 120 Tahun 2021
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Bogor No. 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan.
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 11 (sebelas) bab 15 (lima belas) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan; Klasifikasi; Kedudukan; Tugas; Susunan Organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Uraian Tugas; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
