Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2020 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perda No. 1 Tahun 2017 menjelaskan ketentuan leboh lanjut mengenai jadwal dan waktu pemilihan Wali Nagari secara bergelombang diatur dalam Perbup. bahwa Jadwal, Waktu, dan Tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak tahun 2020 yang diatur dengan perbup no. 4 tahun 2020 disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No. 82 tahun 2015, Perda Kab. Tanah Datar No. 1 Tahun 2017, Perbup No. 23 Tahun 2017, Perbup Tanah Datar No. 34 Tahun 2021
Beberpa ketentuan dalm Perbup No. 4 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai:
a. Tahapan persiapan;
b. Tahapan pencalonan;
c. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
d. Tahapan penetapan
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 4A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
perbup no. 4 tahun 2020
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pemalang No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mengubah :
PERBUP Kab. Pemalang No. 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2016/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, dan angka 8 diubah, setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 17; Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah; Diantara BAB IX dan BAB X disisipi 1 (satu) bab yaitu BAB IXA dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 37A dan Pasal 38B;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 diubah.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2015
PERBUP Kab. Pemalang No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
PERBUP Kab. Pemalang No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
PERANGKAT DESA - TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2015/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekosongan jabatan, persyaratan perangkat desa, mekanisme pengangkatan perangkat desa, sanksi administratif, pemberhentian perangkat desa, berhalangan menjalankan tugas, cuti khusus, pelaksana tugas perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2006 dicabut.
36 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-UndangNomor27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2017
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, clan Evaluasi Dana
Desa di Kabupaten Lebak;
1.UU No.6 Tahun 2014 ;2.UU No.or 23 Tahun 2014;3.PP No. 43 Tahun 2014
;4.PP No. 60 Tahun 2014 ;5.PMDN No. 113 tahun 2014;6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 ;7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017
;8.Perda Kab.Lebak No. 1 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.pengalokasian;3.penyaluran;4.penggunaan;5.pemantauan dan evaluasi;6.sanksi;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang merupakan warisan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana desa Setiap Desa di Kab. Sanggau TA 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan menteri keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten sanggau tahun anggaran 2018
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Pp No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.107 Tahun 2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.19 Tahun 2017
Perubahan pasal 13, pasal 14 Perbup no.4 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
5 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Bagi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bagi Hasil Bagi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran dana bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa masuk dalam kelompok belanja transfer, sehingga Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Udang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yaitu tentang penganggaran dan pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tanggung jawab pemerintah desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
