Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Kontruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Kontruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, tata cara penerapan analisis standar belanja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Belanja Barang Untuk Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Belanja Barang untuk Belanja Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
534 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usah Milik Daerah di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik
Daerah di Kabupaten Kupang
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang
Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Kupang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kupang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang;
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip, Etika dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Bersama; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Perencanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang tertib, efektif, efisien dan
akuntabel, perlu menyusun standar harga satuan barang
dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan
barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah, dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang
berlaku di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan
sekitarnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran
2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2017 Nomor 3);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD
adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode
1 (satu) Tahun.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran harga
yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemahalan yang berlaku di
wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya, sebagai acuan PD
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
10. Barang adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang
karena kesanggupannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Katalog Elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang
memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali satuan bangunan.
14. Zonasi adalah sistem pemberlakuan pembagian 2 (dua) wilayah dalam
penentuan standar harga barang dan jasa.
15. Overhead adalah batas maksimal nilai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan
lain, yang terdiri dari input material/peralatan, sumber daya manusia (gaji dan
tunjangan), biaya transportasi, jam kerja, utilitas (listrik, gas, dan air), dan
lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV
PENENTUAN ZONASI UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI
BAB V
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
BAB VI
PELAKSANAAN SURVEI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang Nomor 26.a Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2020 Nomor 26.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
95
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
a bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
peran penting dalam pelaksanaan pengembangan
perekonomian Daerah yang diwujudkan dengan prinsip
efisiensi dan ekonomis;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Badan
Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
c bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan tentang
pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar pelaksanaan
pengadaan barang/jasa menjamin ketersediaan barang/jasa
dalam rangka pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum
Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu diganti;
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas
hasil pekeIjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh enyedia
jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab paten
Tasikmalaya dipandang periu dilakukan pengaturan m ngenai
persyaratan tambahan dalam tahap dan proses layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau PekeIjaan Konstru k si oleh
Penyedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peratura n Bupati
Tasikmalaya tentang Persyaratan Tambahan Pengada an Jasa
Konstruksi Meialui Penyedia;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 , Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020
Terdiri dari 11 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Persyaratan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
mengatur mengenai Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyumas No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pengembangan perekonomian Daerah yang diwujudkan
dengan prinsip efisiensi dan ekonomis;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
c. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan
tentang pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjamin
ketersediaan barang/jasa dalam rangka pelayanan
kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2021
standar-pedoman-satuan harga-harga barang-pengadaan barang dan jasa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional , Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Harga lain dengan memperhatikan prinsip efisien,
efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentag Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok
dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
Standar Satuan Harga, selanjutnya disingkat SSH adalah biaya setinggitingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak; Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan; Satuan biaya adalah uraian atas biaya yang dapat dihitung; SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap Perangkat Daerah; Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; b. Referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah; Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar; SSH tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa
Dasar hukum dalam peraturan ini:Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;Permendagri No 44 Tahun 2016;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah No 12 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Tata nilai pengadaan,Ruang lingkup pengadaan,para pihak,perencanaan pengadaan ,persiapan pengadaan,pelaksanaan pengadaan,keadaan kahar,pemutusan surat perjanjian,saksi,penyelesaian perselisihan,pelaporan dan serah terima,pembinaan ,pengawasan dan pengadaan secara elektronik,ketentuan lain-lain,ketentuanpenutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa
24 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat