Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 49 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download file:

PP Nomor 39 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Pariwisata - Kesehatan - Internasional - Batam

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN 2024 (208), TLN (6992): 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

ABSTRAK:

Sebagian wilayah Sekupang dan Nongsa di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang memiliki luas 47,17 Ha. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam tersebut terdiri atas: pariwisata dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam diberikan masa transisi dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dari wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384).
Lampiran file: 12 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, penjelasan hlm 8 sd 11, dan lampiran hlm 12)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 38 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Edukasi - Teknologi - Kesehatan - Internasional - Banten

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN 2024 (207), TLN (6991): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

ABSTRAK:

Untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai kawasan ekonomi khusus edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional Banten yang memiliki luas sebesar 59,68 Ha. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten tersebut terdiri atas: a. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; b. pendidikan; c. kesehatan; dan d. industri kreatif.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9, dan lampiran hlm 10)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Setangga

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 26 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN 2024 (90), TLN (6922): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga

ABSTRAK:

Untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai kawasan ekonomi khusus Setangga yang memiliki luas 668,3 Ha (enam ratus enam puluh delapan koma tiga hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus Setangga terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; dan pengembangan energi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 8; lampiran hlm 9)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 24 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24, LN 2024 (88), TLN (6920): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh

ABSTRAK:

Wilayah Pulau Tanjung Sauh sebagai bagian wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan kawasan ekonomi khusus Tanjung Sauh yang memiliki luas 840,67 Ha (delapan ratus empat puluh koma enam puluh tujuh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha kawasan ekonomi khusus Tanjung Sauh terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; dan pengembangan energi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 8; lampiran hlm 9)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali

Abstrak

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 23 Tahun 2023.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Kura Kura Bali - kek

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN.2023/No.49, TLN No.6862, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional dan percepatan penciptaan lapangan kerja dan Pengembangan wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Wilayah Serangan sebagai bagian wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU Nomor 39 Tahun 2009; dan UU Nomor 6 Tahun 2023.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali yang miliki luas 498 ha yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali terdiri atas kegiatan pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Badan usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali serta melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali sampai dengan siap beroperasi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9, lampiran hlm 10)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 41 Tahun 2022.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Sanur

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN.2022/No.211, TLN No.6828, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur

ABSTRAK:

Wilayah Sanur sebagai bagian wilayah Kota Denpasar, Provinsi Bali telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi Khusus, sehingga penetapannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur yang memiliki luas 41,26 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota DEnpasar, Provinsi Bali. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur terdiri atas kesehatan dan pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Lampiran 9 hlm (batang tubuh 5 hlm; penjelasan 3 hlm; dan Lampiran 1 hlm)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi

Download file:

PP Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Tanjung Api-Api - Pencabutan

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN.2022/No.5, TLN No. 6758, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

ABSTRAK:

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang ditetapkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api tidak dapat beroperasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan PP tentang Pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
PP ini mencabut PP Nomor 51 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 71 Tahun 2021.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Gresik

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 71, LN.2021/No.142, TLN No.6689, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang memiliki luas 2.167 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan usaha di KEK Gresik terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan pengembangan energi. Dewan Nasional KEK menetapkan badan usaha pembangunan dan pengelola KEK Gresik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak PP ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Lampiran : 1 Lbr.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 69 Tahun 2021.pdf

PP Nomor 69 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Lido - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN.2021/No.138, TLN No.6687, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Sebagian wilayah Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki luas 1.040 hektar yang terletak dalam kawasan Lido Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan usaha di KEK Lido terdiri atas pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Lido dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download file:

PP Nomor 68 Tahun 2021.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus - Nongsa

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 68, LN.2021/No.134, TLN No.6686, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa memiliki luas 166,45 ha (seratus enam puluh enam koma empat puluh lima hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa terdiri atas riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; pariwisata; pendidikan; industri kreatif; dan/atau ekonomi lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 62 Tahun 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT