Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 4 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten tana for)3a (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1; 20 ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. Pemerintah Daerah ada.lah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. ...

... Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja. 8. ...

Hal. 4, File: 30.pdf

... lndonesia Tahun 2013 Nomor 266); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 20 14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); Peraturan Daerah Kabupaten Tana ...

... Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintaharrr yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten ...

... Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun ...

Hal. 3, File: 30.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale tanggal 23 Sapt ar 7O15 TANA TORA.IA "K t FILUS ALLORERUNG3 Diundangkan di pada tan S mbar 20'1 5 KAI}UPATEN TANA TORAJA, ? e pte ROMA $trTMA BE F. ...

... RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2OI5 NOMOR 30 ...

Hal. 12, File: 30.pdf

Download file:

30.pdf

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5g ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun ?003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanrrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran I{egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ?OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undarg Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun bOff tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO14 tentang Pemerintahan Daerah fl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambaJta_n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah Jiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4a, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun , 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); t2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 ten+,ang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhil dengan Peraturan Menteri Dalam' Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 266); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 20 14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintaharrr yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten tana for)3a (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1; 20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pola Tarif [,ayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF BAB III RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAB IV STRUKTUR TARIF DAN BESARAN TARIF BAB V KETENTUAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB VII KETENTUAN MENGENAI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PADA RUMAH SAKIT BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
NOMOR 30 TAHUN 2015
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2015

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tana Toraja Tahun 2012 Nomor O1); 18. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 6 Tahun 20ll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 201I Nomor 06); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TANA TOR,{.IA TENTANG PERATURAN ...

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. Bupati arlel.ah Bupati Tana Toraja. ...

Hal. 3, File: 11.pdf

... i BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NoMoR [[ reuuw zors TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, \- Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2g ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ...

... pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan berubahnya tata cara perhitungan hasil penilaian individu dalam menetapkan Nilai JuaI Objek pajak Menara Telekomunikasi, sehingga peraturan Bupati Tana ...

Hal. 1, File: 11.pdf

... A I'IORAIA, I AI,LORERI'f,C ,tv{ ro Diundangkan di Makale pada tanggal SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAIA, ETO6 EAROf,A BERITA DAERAH KABUPAIEN TANA TORA'A TAHUN 2015 NOMOR TI I L/ v ...

Hal. 7, File: 11.pdf

Download file:

11.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ABSTRAK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan berubahnya tata cara perhitungan hasil penilaian individu dalam menetapkan Nilai JuaI Objek pajak Menara Telekomunikasi, sehingga peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peraturan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a252l; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l30,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundaag-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spekrtum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lokal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 28, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO5 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagan Urusan Pemerintahal Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tarra Tora-ia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tal,un 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB III TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB IV TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 11 TAHUN 2015
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... dalam SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale pada tanggal, 28 Desember 2017 buPATI TANA TORAJA, � Diundangkan di Makale pada tanggal, 28 Desember 2017 Plt. SEKRET A BERITA DltERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 39 ...

Hal. 6, File: Perbup Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2017.pdf

... BUPATI TANA TORAJA PROVINS! ...

... SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang: a. bahwa dalam ...

... Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, l · Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalatn Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diganti dan disesuaikan dengan ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja NomorlO Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Tana Toraja Nomor 19); ...

Hal. 2, File: Perbup Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Tana Toraja Nomor 37 Tahun 2017.pdf

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca daerah sesuai klasifi.kasi dalam bagan akun standar, diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nornor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- . undangan dan · akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam / Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan fKodefikasi Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2010 tentang Nomor Kode SKPD, l · Nomor Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD dalatn Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri terse but; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 . -· Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah- Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1-9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang / Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara/,....... Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 7. Peraturan Men teri Dalam N egeri N omor 1 9 Tah un 2016 l tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10); � 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja NomorlO Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANO LINGKUP BAB III KODEFIKASI BARANG BABN KODE LOKAS BABV KODE REGISTER BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 37 TAHUN 2017
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2016

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di Makale pada tanggal 2t flcvrur bar 2ot6 BT'PATI TANA TORA.'4, NICODEMUA IIAI{AE Diundangkan di Malale pada s DAERAH KABT'PATEI{ TAITA TOR.A"'4, OS TARODTA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA ...

Hal. 7, File: 27.pdf

... -1 BT'PATI TANA TORA.IA PROVINSI ST'LAWESII SELATAil PERATT'RAN BI,'PATI TANA TORA.' ...

... PENDAPATAIT DAN BELAITJA DAERAH PERT'BAIIAN TAHIII{ ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TT'I{AN YANG MATIA F,sA BTIPATI TAIIA TORAJA Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tana ...

Hal. 1, File: 27.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pen telah diubah dengan Pe Nomor 5 Tahun 201 5 te Nomor 2 Tahun 2008 ten Daerah; 30. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); 32. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; MEMUTUSI{AN: MenCtAPKAN :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN ...

Hal. 4, File: 27.pdf

Download file:

27.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAIT DAN BELAITJA DAERAH PERT'BAIIAN TAHIII{ ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
: 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 3 4 5 ,) 6'Undang.UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor 5234); 2}ll tentang Pembentukan (Lembaran Negara RePublik Tambahan kmbaran Negara 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbian Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah <liubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan!-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahart Daerah menjadi Undang-Undang (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggarart fendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2O16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278' Tambahan pirba.an Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Jan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016' Tambahan kmbaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4712); -3- 1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150' Tambahan t mUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara -nepublik Indonesia -Tahun 2005 Nomor 165' Tambahan kmbaran tlegam Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara nepuUiit Indonesia fahun 2006 Nomor 25' Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); -4- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaka]iterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor2lTahun2olltentangPerubahanKeduaAtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10) ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2016; 27'PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor43Tahun2016tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada PemerintahDaerah,DanPenyertaanModalPemerintahDaerah KepadaPerusahaanDaerahAirMinum,Da.lamRangkaPenyelesaian HutangPerusa}taanAirMinumKepadaPemerintahPusatSecara Non Kas (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pen telah diubah dengan Pe Nomor 5 Tahun 201 5 te Nomor 2 Tahun 2008 ten Daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 27 TAHI'N 2016
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANATORAJA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 ...

... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqia (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor ...

... 1; 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun ...

Hal. 3, File: 21.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. ...

... Ditetapkan di pada tanggal HBUPATI TANA Malale A SdPLdQl,ar 'ol{ roRAJ{ INICODEMUS BIRINGKANAE P Diundangkan di M e pada tanggal SEKREIAzuS D KABUPATEN TANA TORAJA, S KAROMA Ketcrangaa Tertf (Rpl Ruang ...

... Rawat Ilo 3O,OO0 Kelas III I 50.000 Kelas II 2 70.000 3 Kelas I 90.000 VIP 3 kali makan, 2 kali snack 110.000 MP Utama 5 BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 9I ...

Hal. 11, File: 21.pdf

... BUPATI TANATOR.A"'A PROVINSI SUI,AWESI SELATAIT PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR ,-I TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANATORAJA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN ...

... PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA Menimbang: Mengingat: DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah ...

... Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3O Tahun 2015 tentang Tarif ...

Hal. 1, File: 21.pdf

Download file:

21.pdf

kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANATORAJA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada perlu dilakukan perubahan; b. bahwa dilakukannya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, olehi karena Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah menjadi Badan layanan Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Mengatur tentang tarif layanan kesehatan pada BLUD RSUD Lakipadada

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah pada Satuan Pendidikan

Abstrak

Kesehatan Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... ,1 3\i eb22SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA, SEMUEL E BURA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2022 NOMOR Io .. • -11- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan pembinaan dan pengembangan ...

... J3UPATI TANA TORAJA, � /THEOFILUS ALLORERUNG Diundangkan di Makale pada tanggal -, ju\.\ BJ,!l2.. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, -- SEMUEL T NDE BURA BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR lO ...

Hal. 11, File: 10 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... Kabupaten Tana Toraja, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten ...

... Pasal 11 Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimanJ dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikart- Kabupaten Tana Toraja, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, Dinas Sosial Kabupaten ...

... Tana Toraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas ...

Hal. 5, File: 10 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 07; 11. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. ...

Hal. 2, File: 10 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

Download file:

10 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

PEMBINAAN-DAN-PENGEMBANGAN-USAHA-KESEHATAN-SEKOLAH-PADA-SATUAN-PENDIDIKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Tana Toraja 2022 No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah pada Satuan Pendidikan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan peserta didik dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah di setiap Satuan Pendidikan; Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu upaya pendidikan kesehatan untuk dilaksanakan secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan prinsip hidup sehat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah pada Satuan pendidikan.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 57 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 77 Tahun 2010; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Kabupaten, Pemerintah Daerah, Bupati, Usaha Kesehatan Sekolah, Kesehatan, Satuan pendidikan, Peserta didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tim Pembina UKS satuan Pendidikan, Tim Pelaksana UKS satuan Pendidikan, Sekretariat TP UKS satuan Pendidikan, Pembinaan dan pengembangan UKS. BAB II TUJUAN DAN SASARAN, Tujuan UKS, Sasaran UKS. BAB III KEGIATAN POKOK USAHA KESEHATAN SEKOLAH, Kegiatan pokok UKS melalui Trias UKS, Trias UKS,Pendidikan Kesehatan, Pelayanan kesehatan, Pembinaan lingkungan sekolah sehat, menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH, Pembinaan dan pengembangan UKS, Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS, Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS, Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja melakukan pembinaan dan pengembangan UKS. BAB V TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH, Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS, Tugas TP UKS Kabupaten, Keanggotaan TP UKS Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, Sekretariat tetap TP UKS kabupaten, Tugas TP UKS kecamatan, Keanggotaan TP UKS Kecamatan ditetapkan oleh Camat, TP UKS Kecamatan, Tugas Tim Pelaksana UKS, Kenggotaan Tim Pelaksana UKS di Satuan pendidikan. BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, KOORDINASI DAN PELAPORAN, TP UKS Kabupaten, TP UKS Kecamatan, dan Tim pelaksana UKS melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi, Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait, Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan. BAB VII PEMBIAYAAN, Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
VIII Bab, 23 Pasal (11 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Norn.or 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10); Pasal 2 · Dengan Peraturan Bupati ...

... B pati adalah Bupati Tana Toraja. kretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pe aturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja. ...

... Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja. - epala Dinas ada1ah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja. · nit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian / - endaraan Bermotor ...

Hal. 2, File: Perbup Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2017.pdf

... . ;·: BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dibebankan pada Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. 2017 2017 ...

Hal. 6, File: Perbup Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2017.pdf

... BUPATI TANA TORAJA PROVINS! ...

... SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA .TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, enirnbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2017.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA .TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan .
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan / Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubliiJ- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); . 0- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranzkat Daerah (Lembaran Neaara Reoublik Indonesia BAB I BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BUPATI TANA TO RAJA TENT ANG MEMUTUSKAN: netapkan : PERATURAN Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Norn.or 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BABV JABATAN FUNGSIONA BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII TATAKERJA BAB VIII PEMBIAYA BABIX KETENTUANPENUTU

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 33 TAHUN 2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2._ Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan,' Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja {Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2) ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja ...

... Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 14); 13. ...

Hal. 3, File: Perbup Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2017.pdf

... BUPATI TANA TORAJA PROVINS! ...

... SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR e5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG TAHUN ANGGARAN 201 7 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... TANA TORAJA, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2017.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana toraja. 6. ...

Hal. 4, File: Perbup Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2017.pdf

tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap lembang tahun 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2017/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Lembang ditetapkan dengan Peraturan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Bupati; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin pengalokasian dana desa setiap Lembang b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin pengalokasian dana desa setiap Lembang secara lebih merata dan berkeadilan, perlu diatur dalam peraturan Bupati; secara lebih merata dan berkeadilan, perlu diatur dalam peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penetapan Rincian Anggaran 2017; tentang Tata Cara Pembagian dan Dana Desa Setiap Lembang Tahun c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Lembang Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3,. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 tentang Desa {Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 . Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2014 . Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2._ Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan,' Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan. Belanja 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan_ Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11); Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11); 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 14); 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa di Lem bang (Berita 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 15); 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran. Pendapatan dan Belanja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENYALURAN DANA BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA BAB V PELAPORAN DANA DESA BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
NOMOR 05 TAHUN 2017
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Aset Lembang

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Tana Toraja Tahun 201g 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor O4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04). 13. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja. I tI • \....- • - 3 - 8. ...

... Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja. \ ...

Hal. 3, File: 24 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan di kmbang; 7. Peraturan Bupati Tana Torqia Nomor O3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lembang; Memperhatikan 1. ...

... (Nama kmbang) (Nama Tanpa Gelar dan pangkat) 4 I 2 3 4 5 6. lrp"ti Tana Toraja di Makale (sebagai laporan) . Kepala DPML Kab. Tana Toraja di Makal; . Kepala BPKAD Kab. Tana Tora.ja di Makale t -2- 5. ...

... Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan) \ 2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja di Makale 3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale 4. lnspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale 5. Camat di . 6. ...

Hal. 35, File: 24 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

... Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Irembang di Lembang; 6. ...

... Bupati Tana Tora.ja di Makale (sebagai laporan) Kepala DPML Kab. Tana To.a-ia di Makale 3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale 4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale 5. ...

... Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan] 2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja di Makale 3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale 4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale 5. Camat di . ...

Hal. 31, File: 24 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

Download file:

24 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

pENGELOLAAN-ASET-LEMBANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Tana Toraja 2022 No...

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Lembang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengelolaan Aset lembang.
UU Nomor 29 Tahun 2059; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 6O Tahun 2014; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 1 Tahun 2016; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perbup. Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018; Perbup. Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019; Perbup Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Menteri, Gubernur, Bupati, Kabupaten, Pemerintah Daerah, Lembang, Pemerintahan Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Aset Lembang, Pengelolaan Aset Lembang, Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam, Kerjasama, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Tukar menukar, Penjualan, Penyertaan modal pemerintah Lembang, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Tanah Lembang, Inventarisasi, Kodefikasi. BAB II PENGELOLAAN, Bagian Kesatu Pengelola Bagian Kedua Pengelolaan, Paragraf Kesatu Perencanaan, Paragraf Kedua Pengadaan, Paragraf Ketiga Penggunaan, Paragraf Keempat Pemanfaatan, Paragraf Kelima Pengamanan, Paragraf Keenam Pemeliharaan, Paragraf Ketujuh Penghapusan, Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan, Paragraf Kesembilan Penatausahaan, Paragraf Kesepuluh Penilaian. BAB III TUKAR MENUKAR, Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum, Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum, Bagian Ketiga Tanah Kas Lembang Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB V PEMBIAYAAN. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
VIII Bab, 47 pasal (29 Hlm), dan 8 Hlm. lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Lakipadada

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... -- BUPATI TANA TORAJA PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR : 20 TAHUN 2017 TENTANG · ·. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 i'.' ...

... TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang: a. bahwa agar pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ...

... pengelolaan keuangan badan, layanan umum daerah rumah sakit umum daerah lakipadada telah ditetapkan Peraturan bupati Tana Toraja Nomor l O Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas ...

Hal. 1, File: Perbup Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan . dan Susunan Perangkat daerah); 18. ...

... Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Taliun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ...

... Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana ...

Hal. 3, File: Perbup Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. EMUS BIRINOKANAE: ...

Hal. 5, File: Perbup Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 i'.' TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Lakipadada

ABSTRAK:

a. bahwa agar pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan badan, layanan umum daerah rumah sakit umum daerah lakipadada telah ditetapkan Peraturan bupati Tana Toraja Nomor l O Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada; b. bahwa penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, sehingga harus diubah dan disesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; · 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi N omor 4400 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leml;>aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang .. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturafi Pemenntah Nomer 58 Tahun 2005 tentant Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nezara Rerm hlik TnnonP.�1::l Nomor 4SQ�\· 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2QQ(;) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; . 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan . dan Susunan Perangkat daerah); 18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Taliun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10 );
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
NOMOR : 20 TAHUN 2017
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT