Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2015

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB III TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB IV TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2015 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 427 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI ABSTRAK
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan berubahnya tata cara perhitungan hasil penilaian individu dalam menetapkan Nilai JuaI Objek pajak Menara Telekomunikasi, sehingga peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peraturan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a252l; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l30,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundaag-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spekrtum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lokal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 28, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO5 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagan Urusan Pemerintahal Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tarra Tora-ia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tal,un 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II CARA PENILAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB III TATA CARA MENDAPATKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BAB IV TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . NOMOR 11 TAHUN 2015 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521