| ABSTRAK: |
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2016;
- : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
3
4
5
,)
6'Undang.UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82,
Republik Indonesia Nomor 5234);
2}ll tentang Pembentukan
(Lembaran Negara RePublik
Tambahan kmbaran Negara
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Oaerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan kmbian Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah <liubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undan!-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahart
Daerah menjadi Undang-Undang (l'embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
1 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggarart
fendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2O16 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278' Tambahan
pirba.an Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan Jan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016' Tambahan
kmbaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'Tambahan
trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4712);
-3-
1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150' Tambahan
t mUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara
-nepublik Indonesia -Tahun
2005 Nomor 165'
Tambahan kmbaran tlegam Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
nepuUiit Indonesia fahun 2006 Nomor 25' Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
-4-
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapaka]iterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeri
Nomor2lTahun2olltentangPerubahanKeduaAtasPeraturan
MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman
PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 20 1 1 Nomor 3 10) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman
PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2016;
27'PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor43Tahun2016tentang
Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
PemerintahDaerah,DanPenyertaanModalPemerintahDaerah
KepadaPerusahaanDaerahAirMinum,Da.lamRangkaPenyelesaian
HutangPerusa}taanAirMinumKepadaPemerintahPusatSecara
Non Kas (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1101);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pen
telah diubah dengan Pe
Nomor 5 Tahun 201 5 te
Nomor 2 Tahun 2008 ten
Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (kmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;
- PASAL 1
PASAL 2
PASAL 3
PASAL 4
PASAL 5
PASAL 6
|
