Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTransportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:
... Boven Digoel ** • Pengembangan jaringan rute Tersedianya rute Meningkatnya pelayanan Boven Digoel- Ditjen Phb Udara Bappenas / Pemkab penerbangan perintis penerbangan perintis angkutan udara Botawa - Tana ...
... selama ini pesawat harus melakukan manuver sebelum mendarat maupun saat lepas landas sehingga berpotensi untuk terjadi kecelakaan. 3) Posisi Adonara berada di antara dua bandara yaitu Bandara Gewayan Tana ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2038
ABSTRAK:
bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pembangunan daerah dalam usaha mencapai tujuan nasional; bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi lokal yang terpadu, efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan mengenai tataran transportasi lokal; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2038.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Tataran Transportasi Lokal; Bab IV Pembiayaan; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
90 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 40 Tahun 2017
... Tana..h yang diperguna.."i{an untuk me!aksanak~11. rencana pena..11.a..-rnan modal adalahtanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, nenga:n'k-PtPntn::i.._n b! ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang Di Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
a. Bahwa dinamika perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya penyesuaian pemanfaatan ruang dan kawasan perkotaan sesuai peruntukannya;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pemberlakuan izin pemanfaatan ruang;
c. Bahwa Izin pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrument dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palangka Raya;
d. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dibidang Penataan Ruang diperiukan pembagian tugas dan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan fungsi dan kapasitas iembaga dan instansi yang berhubungan dengan penataan ruang di Kota Palangka Raya;
e. Bahwa dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang diperlukan suatu pedoman terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang khususnya pengaturan terhadap perizinan pemanfaatan ruang;
f.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, dan huruf e maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kota Palangka
Raya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS DAN TUJUAN; BAB III JENIS PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN RUANG; BAB IV KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN UMUM; BAB V PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN; BAB VI PENGAWASAN; BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2013
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... SE AAA ST TA daan PE AL tp km ma ST -—— F5 Tana na AN Ke PaNaae na TAMA IR mn Inikah terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan ...
PERBUP Kab. Gorontalo No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013
petunjuk pelaksanaan dan penetapan pagu program beras untuk keluarga miskin di kabupaten gorontalo tahun 2013.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2013/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Memperlancar dan Mensukseskan Kebijakan Pemerintah dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1986; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 31 Tahun 2012; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2009; Pedoman Umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin RASKIN oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Tahun 2013; Keputusan Gubernur Gorontalo No. 52/23/1/2013; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2019
... produksi pertanian dan perkebunan Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan Meningkatkan produksi pertanian/perkeb unan Sentra - Sentra Pengemban gan Komoditas Unggulan Pengembangan Komoditas Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2028
ABSTRAK:
Smart City merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan atau teknologi lainnya secara efektif dan efisien untuk memaksim lkan pelayanan kepada masyarakat, setiap program dan kegiatan Smart City dirumuskan secara komprehensif dan terpadu agar dapat meningkatkan Tugas dan Fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk kepentingan masyarakat;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007; Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2028 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Masterplan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
151 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negri Sipil, Non Pegawai Negri Sipil Daerah Dan pegawai tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2015; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2009; Perda No.10 Tahun 2009; Perda No.11 Tahun 2009.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Pertanggungjawabannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2014.
13 halaman, Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 78 Tahun 2015
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... 2O14 Nomor 2O92); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2Ol5 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (I*mbaran Daerah Kabupaten Tanah Leut Tahun 2O15, Tambahan Lembaran Daerah l(abupaten Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Bentuk dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 54
Peraturan
Daerah Kabupaten
Tanah Laut
Nomor
4
Tahun 2015
tentang Pemilihan
Kepala
Desa
Serentak,
maka
perlu
menetapkan
Per'aturan Bupati
Tanah Laut
tentang
Ketentuan Bentuk
dan
Dokumen
Kelengkapan Pemilihan
Kepala Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014; Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor
1 Tahun 2014; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014; Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 4 Tahun
2015.
Peraturan
ini
mengatur
dan
memuat
bentuk
serta
dokumen
kelengkapan
pemilihan kepala
desa
dari
tahap
persiapan,
pencalonan,
pemungutan
suara
dan
penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perindustrian
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
Lamongan Tahun 2020-2040.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2020-2040 Kabupaten Lamongan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. industri unggulan;
b. jangka waktu;
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
116 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018
... t/ rumah aaklt flw-1 rumah saklt pa P•ng;ada;1n perl11ngk:1~n rl.lmah tana• tu mah $&klt (daput, ruang pasien, laundry, n.sane tUfl&EU d Pengadaan alaH1lat kesehatan ,umah ,aJdt (OA'() •) Program pemellh.araan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Renca.na Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berjalan
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan maka dilakukan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDJ. Berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (I)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan
Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Oaerah guna
memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi
Pcraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tnhun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 'J'ahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor
12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah
Nomor
1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
10 Tahun 2015; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomnr 7 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB Ill
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018
174 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2019
... www YW WUwWUYWUwWYW W WWW Www WWW www W&WWwWYwW Wu wW w NN NN NN NN N N N NN NN NN N NN N NN NN NN NN Ny NN N NN NN NN NNNN NN NN NN Www NN N Www w VA Uu si sII 2 sd mal sIA 33 : 44 ml a II 2: Ia ai Tana ...
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI PANUA KABUPATEN POHUWATO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 ayat (1) P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Dasar hukum peraturan bupati pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Pemendagri No.64 Tahun 2013; Pemendgri No.61 Tahun 2017; Pemendagri No.79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pohuwato No.31 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah bumi panua kabupaten pohuwato provinsi gorontalo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
Terdiri dari 125 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
