Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.537 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Bupati Luwu Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 8 BAB VI PEMBlAYAAN Pasal 14 Pendanaan untuk biaya kegiatan penilaian kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Luwu Utara. ...

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara f INDAH PUTRI INDRIANI� Ditetapkandi Masamba Pada ...

... KABAG HUKUM AS I STEN KASUBAG Diundangkan di Masamba Pada tanggal30November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA � AlIDUL MAHFUD '-- BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR.7D .... ...

Hal. 8, File: Perbup Lutra Nomor 70 Tahun 2018.pdf

... BUPATI LUWU UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT! ...

... LUWU UTARA, Menimbang a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas um um pemerintahan, pembangunan, kemasyaraktan ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ...

Hal. 1, File: Perbup Lutra Nomor 70 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor ...

... 7) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN. ...

Hal. 2, File: Perbup Lutra Nomor 70 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Lutra Nomor 70 Tahun 2018.pdf

PEDOMAN BUPATI LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2017/No.70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bupati Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, kemasyaraktan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, maka dipandang perlu melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ; 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); · 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694). 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 5. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang diketuai oleh Camat. 6. Camat atau sebutan lain adalah perangkat daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja Camat selaku penyelenggara pemerintahan daerah di Kecamatan dengan menggunakan system pengukuran kinerja. 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap pennohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud pelaksanaan EKK adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dibawah koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk : 1. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan; 2. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 3. memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran stategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum; 4. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan ; 5. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan progrsm pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan 6. meningkatkan kapasitas Camat dan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan di wilayah kerjanya. r: Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Sasaran EKK meliputi : 1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ; 2. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; 3. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan kepada Camat ; 4. kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan publik. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang Lingkup EKK meliputi: 1. Data dan dokumen kearsipan di Kecamatan; 2. Perencanaan Kinerja Kecamatan ; 3. Pelaksanaan Kinerja Kecamatan; 4. Hasil kerja Kecamatan. BAB IV ASPEK PENILAIAN Pasal 6 Aspek penilaian EKK meliputi : 1. ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan; 2. keselarasan antara kebijakan kecamatan dengan kebijakan kabupaten; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. efektivitas hubungan antara pemerintah kecamatan dengan unit kerja tingkat kecamatan clan unsur forkopimcam; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh camat beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan mekanisme dan procedure peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan dana; intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban APBD; pengelolaan potensi daerah; dan terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan. BABV PELAKSANAAN EKK Bagian Kesatu Tim Penilai Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan EKK, dibentuk tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; (2) Keanggotaan Tim EKK terdiri dari : a. Bupati selaku Pembina; b. Wakil Bupati selaku Pengarah; c. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung Jawab; d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua ; e. Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah sebagai Sekretaris ; f. Kepala Inspektorat sebagai anggota; g. Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota ; h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota; i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota ; J. Kahan Kesatuan Bangsa sebagai anggota; k. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset sebagai anggota ; I. Kepala Dinas Pengelola Keuangan sebagai anggota; m. Kabag Hukum Setda sebagai anggota ; n. Kabag Organisasi Tata Laksana Setda sebagai anggota; o. Kasubag pada bagian pemerintahan. Bagian Kedua Tugas Tim Penilai Pasal 8 ( 1) Tim penilai EKK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan; (2) Dalam penentuan peringkat kinerja Kecamatan, tim penilai berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja, sebagaiman dimaksud dalam pasal 6; (3) Berita acara EKK ditandatangani oleh tim penilai; (4) Penetapan urusan peringkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara. ;-, ;,; I Bagian ketiga Indikator Penilaian EKK Pasal 9 ( 1) EKK dilaksankan dengan menggunakan indikator kinerja. (2) Kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pada setiap kecamatan. (3) Kondisi Objektif sebagaiman dirnaksud pada ayat (2) meliputi: a. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati; b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan aksalerasi program, kegiatan dan inovasi yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban wilayah; c. Pelaksanaan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan). (4) Indikator evaluasi kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan. (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penialian kinerja Kecamatan. (6) Indikator, skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Hasil Evaluasi Pasal 10 (1) Bupati menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya; (2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Bupati mengusulkan Kecamatan tersebut untuk dapat mengikuti penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi. (3) Bupati menyampaikan basil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Bagian Kelima Penghargaan Pasal 11 ( 1} Penghargaan (reward) diberikan kepada Kecamatan yang berprestasi dengan penilaian berjenjang berupa uang pembinaan, tropi dan/atau piagam penghargaan; (2} Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya, jenis dan besarannya disesuaika dengan kemampuan keuangan Daerah. Bagian Keenam Pembinaan dan Sanksi Pasal 12 (1) Bupati memberikan pembinaan dan sanksi bagi Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sanksi (punishment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Waktu Pelaksanaan EKK Pasal 13 Kegiatan EKK dilaksanakan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali; BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14 Pendanaan untuk biaya kegiatan penilaian kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
12

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tata cara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 3 Keenam Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan ...

... Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 5. Kepala lnspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 6. Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan/Kalteng di Banjarmasin 7. ...

... KALIMANTAN TENGAH, THAMPUNAH SINSENG SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 1 PALANGKA RAYA 19 JANUARI 2009 IMANTAN TENGr ...

Hal. 3, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

... KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, a. bahwa Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBS Bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Surat Gubernur ...

... Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah: a. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; j. ...

Hal. 1, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

... Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga Keempat Kelima - 2 MEMUTUSKAN Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tatacara Penggunaan Bia_. a Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Tengah membuat dar menyampaikan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) atas Penggunaan Biaya Pemungutan PBS Bagian Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. ...

... Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan tengah selaku Ke~l..a Tim lntensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Kalimantan Tengaf', _-:_pengesahannya. ...

Hal. 2, File: Pergub 1 tahun 2009.pdf

Download file:

Pergub 1 tahun 2009.pdf

pajak

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2009/1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata cara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/45/2007 tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan lagi dengan ketentuan dan keadaan serta tuntutan kegiatan operasional, oleh karena itu dipandang perlu mengaturnya kembali agar sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang ada dimaksud; b. bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 83/KMK ,04/2000 ; Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 04/PMK.07/2008;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tatacara Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009.
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 80 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5) ; 20. ...

Hal. 4, File: PERGUB NOMOR 080 TAHUN 20...JUKNIS PROGRESIF.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 080 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF PROGRESIF TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 tentang Perubahan ...

... Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 080 TAHUN 20...JUKNIS PROGRESIF.pdf

... Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2013 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TTD H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, TTD MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ...

Hal. 9, File: PERGUB NOMOR 080 TAHUN 20...JUKNIS PROGRESIF.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 080 TAHUN 20...JUKNIS PROGRESIF.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD.2013/NO.80

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan menetapkan suatu petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Denga Siistematika; Ketentuan Umum; Pengenaan Progresif; Mekanisme Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 51 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 4, File: PERGUB NOMOR 051 TAHUN 20...Protap Kebakaran.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); ...

Hal. 3, File: PERGUB NOMOR 051 TAHUN 20...Protap Kebakaran.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 5, File: PERGUB NOMOR 051 TAHUN 20...Protap Kebakaran.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 051 TAHUN 20...Protap Kebakaran.pdf

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2013/NO.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu diatur Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang penanganannya harus dilakukan secara terkoordinir oleh berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga Usaha, dan masyarakat ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/ 2008;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M /2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2016

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN ...

... 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Susulan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan ...

... Tengah pada Tahun 2016 sebagai bagian dari Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang ...

Hal. 1, File: Pergub_1_2016 tentang Per...un Anggaran 2016.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Tahun 2015 Nomor 69); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016. ...

Hal. 4, File: Pergub_1_2016 tentang Per...un Anggaran 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd HADI PRABOWO Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 07 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 10, File: Pergub_1_2016 tentang Per...un Anggaran 2016.pdf

Download file:

Pergub_1_2016 tentang Per...un Anggaran 2016.pdf

apbd

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, LD.2016/1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Susulan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebagai bagian dari Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum wajib dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan penggeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja pada Kelompok Belanja, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015.
Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2016

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Hal. 3, File: PERGUB NOMOR 050 TAHUN 2013 Protap Banjir.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2013 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 4, File: PERGUB NOMOR 050 TAHUN 2013 Protap Banjir.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 050 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASI TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pengendalian banjir yang menyeluruh dan terpadu dalam sistem wilayah sungai sehingga korban jiwa, kerusakan ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 050 TAHUN 2013 Protap Banjir.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 050 TAHUN 2013 Protap Banjir.pdf

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2013/NO.50

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka terselenggaranya pengendalian banjir yang menyeluruh dan terpadu dalam sistem wilayah sungai sehingga korban jiwa, kerusakan atau kerugian harta benda dan/atau kerusakan lingkungan sebagai dampak tak terkendalinya daya rusak air dapat dicegah dan dihindari, atau diusahakan menjadi seminimal mungkin;bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur tetap operasi tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya banjir;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010;eraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Perturan Gubernur ini Mengatur Tentang Prosedur Tetap Operasi Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 70 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 5, File: PERGUB NO 070 Th 2014.pdf

... RANCAN GAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 070 Th 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd. H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 13 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd. ...

Hal. 7, File: PERGUB NO 070 Th 2014.pdf

Download file:

PERGUB NO 070 Th 2014.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD.2014/NO.70

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2013;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2014;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... -3 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Ol Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor Ol, Tambahan Lembaran Daerah ...

... KALIMANTAN TIMUR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 3. ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 11-2016 ttg...im utk PemKabKot.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PEMERINTAH Menimbang : Mengingat ...

... KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ...

... Timur Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 11-2016 ttg...im utk PemKabKot.pdf

... -6BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 Februari 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11. ...

Hal. 6, File: Pergub Kaltim 11-2016 ttg...im utk PemKabKot.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Download file:

Pergub Kaltim 11-2016 ttg...im utk PemKabKot.pdf

penetapan - dan - pembagian - hasil - penerimaan - pajak

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Keppres No.137/P Tahun 2013; Pemendagri No.80 Tahun 2015; Perda KALTIM No.08 Tahun 2008; Perda KALTIM No.01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, bagi hasil pajak provinsi, penetapan alokasi belanja bagi hasil pajak, tata cara penetapan bagi hasil pajak, pemanfaatan dana bagi hasil pajak, penyaluran bagi hasil pajak, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
6 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Bagi Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR PROVINS! ...

... I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6 ...

Hal. 1, File: Pergub 21 tahun 2011.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN ...

... KALIMANTAN TENGAH. Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan 1. ...

Hal. 2, File: Pergub 21 tahun 2011.pdf

... Pasal6 Pelaksanaan pemberian pembebasan secara teknis lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVIN~ 'tltr.~~r TENGAH AMIR HAM~ w.iil'o1. SH ...

Hal. 3, File: Pergub 21 tahun 2011.pdf

Download file:

Pergub 21 tahun 2011.pdf

retribusi

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2011/21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Bagi Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat pemilik/penguasa kendaraan bermotor luar daerah dengan Nomor polisi Non KH untuk mendaftarkan dan membayar pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah, perlu kebijakan memberikan pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2008
Masa pemberian pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana maksud berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang mendaftar pada kurun waktu mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2011.
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERGUB_67_2020.pdf

NEGARA-ARSIP-PELESTARIAN-PENYELAMATAN-PETUNJUK TEKNIS

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2020/No.68

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

UU No.43 Tahun 2009 Pasal 34 tentang Kearsipan menyatakan Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan akhir masa pemerintahan periode 2014-2019 maka arsip yang tercipta oleh Pemerintah Prov. Kaltim sebagai hasil kegiatan pembangunan perlu didata, diselamatkan dan dilestarikan. Upaya penyelamatan dan pelestarian arsip negara perlu adanya kesamaan pemahaman dalam melaksanakannya. Berdsarkan Pertimbangan tersebut perlu menetapkan pergub tentang Petunjuk Teknis Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.43 tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016; Perda Kaltim No.4 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peknis Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara oleh Pemerintah Kalimantan Timur dipergunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan Penyelamatan Arsip Dinamis dan digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Arsip Statis Pemprov Kaltim

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
78 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT