PENCARIAN PERATURAN
Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara
Menemukan 37.524 peraturan dalam 0,045 detik
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerab-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Republik Indonesia Tabun 1945; Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan ...
... Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT)MigasMandiri Pratama Kalimantan Timur; b. bahwa dalam rangka efektifitas manajemen sumber daya manusia perlu dilakukan penyederhanaan rekruitmen ...
... diantara ayat (2)dan ayat (3) disisipkan 1(satu)ayatyakniayat(2a),sehinggaPasal6berbunyisebagai berikut: (2) Gubernur diberi wewenanguntuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT)MigasMandiriPratarna Kalimantan ...
... KetentuanPasal2diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut : Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor11Tahun 2009tentang PerseroanTerbatas(PT)MigasMandiriPratama KalimantanTimur ...
... (LembaranDaerah ProvinsiKalimantanTimurTahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47),diubah sebagaiberikut : PasalI - 4 - ...
... Diantaraayat (1)danayat (2)pasal 13disisipkan 1(satu)ayatyakniayat (la) sehinggaPasal13berbunyisebagaiberikut: (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur pertama kali ...
-
PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
-
PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TİMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
... Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam ...
... Bontang 16.314 3 15 Provinsi Kalimantan Timur 12.734.692 103 1.033 Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015 Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33’ Lintang Utara (LU) dan 20 ...
... Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; ...
... Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%) , Kutai Barat (4,26%) dan yang paling sedikit jumlah ...
... PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1 Paser 113,11 24,41 2,14 2 Kutai Barat 111,89 9,48 0,33 3 Kutai Kartanegara 110,67 27,91 2,27 4 Kutai Timur 118,47 10,08 4,08 5 Berau 116,25 9,52 2,66 6 Penajam Paser Utara ...
... Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 27,34 jiwa/km2 yang mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding ...
... Kalimantan Timur Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu ...
... Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan ...
... Utara. 2. ...
... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR! TAHUN 2020 TENTANG LOGO BRANDING DAN TAGLINE PARIWISATA PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka mempromosikan potensi dan untuk mengembangkan pariwisata Provinsi Kalimantan Barat ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...
... Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 8. ...
... Kalimantan Barat Nomor 3); 9. ...
... LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG LOGO BRANDING DAN TAGLINE PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT FORMAT JENIS HURUF TAGLINE ' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,/ SUTARMIDJI ...
... No. 48, 2017 - 10 - penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 September 2017 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal 11 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ...
... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 48 ...
... No. 48, 2017 - 2 - pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalimantan Barat dan memberikan landasan hukum dan kepastian ...
... ketenagakerjaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan ...
... Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...
... Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...
-
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan
... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI Menimbang Mengingat KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 1. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Pasal 2 Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal, 5 Februari 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...
... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal, 5 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9. ...
... Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09): Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan ...
... Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 48), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ...
... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016. ...
... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR .;}� TAHUN 2015 TENT ANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi data perencanaan ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDt ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 - 1 :i- - ;.o, �, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, M. ...
... KALIMANTAN BARATTAHUN 2015 NOMOR ...
... :KDA I , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi : a. penyusunan dan penyelarasan program kerja ...
... Utara; 3. ...
... Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara Provinsi Kalimantan Barat. • 5 • ...
... Provinsi Kalimantan Barat; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ...
... , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 3t TAHUN 2020 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SALINAN ...
... Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara ...
... 97 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA PROVINS! ...
... KALIMANTAN BARAT. Menetapkan 9. ...
... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 24 JAM DI PROVINS! ...
... KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang Mengingat a. bahwa puskesmas sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dibutuhkan untuk ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 April 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...
... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 April 2014 PLT.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI DERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22); ...
... KALIMANTAN TIMUR. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...
... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. ...
... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, a. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9): ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008), MEMUTUSKAN : Menetapkan : ...
... 0» Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Maret 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...
... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 17 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H.RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6. ...
... JsALINAN] GUBERNUR KALIMANT AN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR /o TAHUN 2019 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal I Mg 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal / kr4 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JINLIMANTAN BARAT, A.L. ...
... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ... / z ...
... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...
... Kalimantan Barat Nomor 6); 14. ...
... (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4); ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan