... KECAMATAN / NAGARI ALOKASI DASAR | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA JUMLAH X T LINTAU BUO UTARA “7 TI BATU BULEK 662,806,000.00 - 334,376,000.00 097,182,000.00 2 BALAI TANGAH 662,806,000.00 N T10,444,000.00 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yntu Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020;
UU No 12 Tahun 1956; UU No 6 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 78 Tahun 2019; PMK No 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019; PMK No 205/PMK.07/2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Tanah Datar No 4 Tahun 2008;
Peraturan ini memuat IX Bab, 16 Pasal, III Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari; Bab III Penyaluran Dana Nagari; Bab IV Pedoman Penggunaan Dana Nagari; Bab V Penatausahaan Keuangan Dana Nagari; Bab VI Pelaporan Dana Nagari; Bab VII Pertanggungjawaban; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
RIncian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar TA 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja, dan alokasi formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yntu Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020
25 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTeritorial Indonesia
Hasil pencarian pada file:
... Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 23, BN.2018/NO.20, kemendagri.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2019
... AA 102 20,755,000 s/d 21,370,000 21,063,000 001 JL PALMERAH UTARA AC 106 18,375,000 s/d 18,950,000 18,663,000 001 JL PALMERAH UTARA AD 108 17,245,000 s/d 17,800,000 17,523,000 001 JL PALMERAH UTARA AO ...
... PALMERAH UTARA AA 102 20,755,000 s/d 21,370,000 21,063,000 001 JL. PALMERAH UTARA NO. 67-A AA 102 20,755,000 s/d 21,370,000 21,063,000 001 JL. ...
... PALMERAH UTARA NO.67B AA 102 20,755,000 s/d 21,370,000 21,063,000 001 PALMERAH UTARA AA 102 20,755,000 s/d 21,370,000 21,063,000 001 PALMERAH UTARA BJ 060 55,405,000 s/d 56,440,000 55,923,000 002 GELORA ...
... 4,605,000 020 KP BALI MATRAMAN AY 139 4,840,000 s/d 5,095,000 5,095,000 020 KP BALI MATKAMAN BA 141 4,370,000 s/d 4,605,000 4,605,000 020 SWADAYA II BA 141 4,370,000 s/d 4,605,000 4,605,000 021 JL MANGGARAI UTARA ...
... AA 148 2,850,000 s/d 3,000,000 2,925,000 021 JL MANGGARAI UTARA II AA 148 2,850,000 s/d 3,000,000 2,925,000 021 JL MANGGARAI UTARA II/KO AL AA 148 2,850,000 s/d 3,000,000 2,925,000 022 JL MANGGARAI UTARA ...
... 655,000 614,000 001 JL PANTAI SELATAN AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI SELATAN AQ 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA ...
... AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA PULAU TIDUNG AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PEKUBURAN AA 165 573,000 s/d 655,000 ...
... 001 JL PULAU TIDUNG BESAR TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG KECIL AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU UTARA ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang
Penilaian dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENETAPAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
5 Pasal
2 Lampiran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
-
Penambahan dan perubahan kode ZNT dan NJOP PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Objek PBB-P2
berupa Bumi dengan luas lebih dan i 10.000 (sepuluh ribu)
meter persegi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penambahan dan perubahan kode ZNT dan NJOP PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Objek PBB-P2
berupa Bumi dengan luas sampai dengan 10.000 (sepuluh
ribu) meter persegi, ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pajak dan Retda.
47 Halaman beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 95 Tahun 2018
... BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN Pasal 4 1) Luas Wilayah Kecamatan Kaur Selatan adalah 4.269,11 hektar, dengan Batas Wilayah Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara ...
... Koordinat P.6 : X=315104 ¥=9472295 terletak di Sudut Kiri Belakang Rumah Sigit (batas antara Desa Suka Raja Kecamatan Tetap dengan Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan), selanjutnya lurus kearah utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 660
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
b. batas wilayah kecamatan meliputi bats wilayah dari gabungan beberapa desa atau kelurahan;
c. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pengesaha batas Desa ditetapkan oleh Bupati/walikota
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No 17 Tahun 2018
7. Perpres No. 17 Tahun 2018
8. Permendagri No. 45 Tahun 2016
1. Penetapan dan penegasan batas kecamatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Jumlah Kampung
3. Bab III : Tata Cara Perhitungan Pembagian Dana Desa Ke Setiap Kampung
4. Bab IV : Penetapan Rincian Dana Desa
5. Bab V : Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa
6. Bab VI : Prioritas Penggunaan Dana Desa
7. Bab VII : Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
8. Bab VIII : Sanksi Administratif
9. Bab IX : Ketentuan Lain Lain
10. Bab X : Ketentuan Peralihan
11. Bab XI : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2019
... 0 UPTD Pengelolaan Persarnpahan Wilayah IV (Cikarang Utara. Karanqbahaqia. ...
... Tarnbun Utara. Tarnbelanq. Sukawangi) UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah II (Tambun Selalan. Tambun Utara. Tambelanq, Sukawangi) UPTD Pengelolan Persampahan Wilayah I (Tarumajaya. Babelan. ...
... Tarnoun Utara. Tarnbclanq. Sukawangi) UPTD Pengclolan Persarnpahan W1layah I (Tarumaiaya. ...
... Tambun Utara. Sukawang1 . ..!.T..'.'.a~m~b~e~l~a.'...!n~g1_) ~-------f--------t-------, UPTD Pengelola Tata Bangunan Wilayah IV (Muara Gembong, Tarumajaya. Babelan, Tambun Utara. ...
... Cikarang ---- Utara) - --- UPTD Pcngelola Tata Banqunan Wilayah I 945 Pcngclola Percncanaan Tcknis Tata (Tambun Selatan. Cibitung Cikarang Setatan, 6 0 I Bangunan Cikarang Baral. Cikaranq Timur. ...
... Cikarang ----- Utara) ---- Sub Baqran Tata Usaha UP l D Pengelola Tata 9'18 Ponqadministrasi Umurn Bangunan Wilayah I (Tarnbun Selatan. Crtntunq. 5 2 Cikarang Selatan. C1kar;-mg 13arat. ...
... Cikarang Utara) Pcngadministrasi Sistem lnformasi UPTD Pcngelola Tata Hanqunan Wilayat, II 950 (Setu. ...
PERBUP Kab. Bekasi No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
kelas - Jabatan - bagi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2019/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Permen PAN & RB RI No. 39 Tahun 2013 maka perlu ditetapkan kembali dengan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97 Tahun 2012; Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2016; Perkep BKN No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelas Jabatan, Pemberian Tambahan Penghasilan, Pembiayaan, Pemangku Jabatan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2022
... JL KALIMANTAN 2/9 WONOKRIYO Uang 4 Bulan 300.000,00 1.200.000,00 SEPTI SETYAWATI. ...
... JL KALIMANTAN 2/9 WONOKRIYO Uang 0 Bulan 300.000,00 - (1.200.000,00) 250 SETYANINGSIH BLEBER 1/2 BONOSARI Uang 4 Bulan 300.000,00 1.200.000,00 SETYANINGSIH ...
... JL KALIMANTAN 2/9 WONOKRIYO Uang 1 Ls 0 0 SEPTI SETYAWATI. ...
... JL KALIMANTAN 2/9 WONOKRIYO Uang 4 Bulan 300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 254 SETYANINGSIH BLEBER 1/2 BONOSARI Uang 1 Ls 0 0 SETYANINGSIH BLEBER 1/2 BONOSARI Uang 4 Bulan 300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 ...
... Mirit Pembangunan Jalan Desa 1 Ls 200.000.000 200.000.000 0 21 Desa Lembupurwo Dukuh Aglik 2 (utara Masjid) RT. 03 RW. 04, Desa Lembupurwo Kec. ...
... Mirit; Pembangunan Jalan Desa 1 Ls 156.210.000 156.210.000 Desa Lembupurwo Dukuh Aglik 2 (utara Masjid) RT. 03 RW. 04, Desa Lembupurwo Kec. ...
PERBUP Kab. Kebumen No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan serta pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyekbelanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, perubahan ayat (2) Pasal 10, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 18, perubahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan ayat (2) Pasal 27, perubahan ayat (2) Pasal 33, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 37, perubahan ayat (2) Pasal 38, perubahan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 39, perubahan ayat (5) Pasal 40, perubahan Pasal 48.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 diubah.
719 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022
... KELURAHAN WARUNGBOTO Kecamatan Pelatihan Kethoprak, Kethoprak 4 30 orang Kecamatan Umbulharjo, 655 KELURAHAN WARUNGBOTO Kecamatan Jalan belum rata dengan Konblok 100 meter RT 19 RW 04 Janturan watung boto Utara ...
... MANTRI JERON] Pemelih araan SAH di wilayah Pemban gunan goroggorong aliran SAH lokasi Gg Pujosiw oyo ii dari barat Bp Budisujo do sampai mentok utara RW 2 Gedon gkiwo. ...
... Pringgoku suman Kecamat an [26.13.GEDO NGTENGEN] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah jalan sudah rusak perlu perbaikan paving blok V: 486m2 A: Rp 170.100.000 "utara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022.
Materi pokok : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 4232 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2016
... 141,938,000.00 0.00 0.00 5 . 1 . 7 . 03 . 80 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Sokawangi Kecamatan Taman 208,364,000.00 208,364,000.00 0.00 0.00 5 . 1 . 7 . 03 . 82 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Jebed Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2016/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantaang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Bpati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Lampiran Ia, perubahan beberapa ketentuan pada Lampiran II,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2015 diubah.
34 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2009
... Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Un.dang Nomor 47 Pip Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Barang Milik Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 81 PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 46 Tahun 1971; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Keppres Nomor 134 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 81 Tahun 1982; Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 3) Pengadaan; 4) Penerimaan dan penyaluran; 5) Penggunaan; 6) Pemanfaatan; 7) Pengamanan dan pemeliharaan; 8) Penilaian; 9) Penghapusan; 10) Pemindahtanganan; 11) Penatausahaan; 12) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 13) Pembiayaan; 14) Tuntutan Ganti Rugi; 15) Sengketa Barang Milik Daerah; 16) Sanksi Administrasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
