Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.24 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2) tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, Dan Penerima Pensiun Atau
Tunjangan, perlu dibuat petunjuk teknis tentang pemberian THR yang bersumber dari
APBD dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyebaran Covid 19 juga berimplikasi pada perekonomian daerah dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberianTHR Tahun 2020 Kepada
PNS Dan CPNS di lingkungan Pemprov Kaltim dengan memperhatikan rasa kemanusiaan,
empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Pergub tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.24 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentangPetunjuk Teknis Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemprov Kaltim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. THR meliputi: Gaji pokok; tunjangan keluarga; dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 117 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 41 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 117 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117), diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c diubah; ketentuan Pasal 5 diubah; ketentuan pasal 7 diubah; ketentuan Pasal 38 diubah; ketentuan Pasal 39 diubah; ketentuan pasal 40 diubah; ketentuan Pasal 41 diubah; ketentuan pasal 42 diubah; ketentuan Pasal 43 diubah; ketentuan Pasal 44 diubah; ketentuan Pasal 45 diubah; ketentuan Pasal 46 diubah; ketentuan Pasal 47 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Pergub ini terdiri dari 17 hlm peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2017
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif
Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyerahan Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif
Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan
Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif
Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan
Pertama;
b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan/perbaikan
iklim berusaha bagi Pengusaha Penjual/Penyalur Kendaraan
Bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terkait
kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum membaik,
perlu memperpanjang pemberian keringanan Tarif Pengenaan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian
Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan Pertama;
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958;
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7
Tahun 2010;
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian
Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2017
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor
28).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.25 tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.126 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.126 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.126 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 347 Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan
PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lainnya
ABSTRAK:
A. Bahwa Ditetapkannya Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 347
Tahun 2003 Tentang Tambahan Biaya Pemungutan Pkb Dan Bbn-Kb Untuk
Kepolisian Dan Aparat Penunjang Lalnnya Bertentangan Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya
Pemungutan Pajak Daerah; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003 Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.
Mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 347 Tahun 2003
Tentang Tambahan Biaya Pemungutan PKB Dan BBN-KB Untuk Kepolisian Dan
Aparat Penunjang Lalnnya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.
2 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.99 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.99 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.99 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PENGEMBANGAN DAN LATIHAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGEMBANGAN DAN LATIHAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan pada sub urusan manajemen pendidikan berupa penetapan standar nasional pendidikan telah menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2013 dicabut.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 98 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Sub Urusan Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Berupa Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Telah Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2009 perlu dicabut.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 119 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kemetrologian Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2009
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan ada kegiatan yang belum terakomodir dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Standar Harga Satuan yang Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
3
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Berupa Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Dan Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Menjadi Urusan Pemerintah Pusat, Maka Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat Yang Dibentuk Dengan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2009 Perlu Dicabut.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Permenhub No.PM 134 Tahun 2015,Perda No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 108 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Provinsi Kalimantan Barat.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
