Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... Pclindung, adalah Gubemur Kalimantan Selatan; b. Pembina, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; c. ...

... P mturan Ducrnh Provinsi Kalimantan Sclatan Nomor 9 Tnhun 2009 tcnlong Pcrnbcntukan Lcmbaga Pcnyiaran Publik Loknl Radio Abdi Pcrsadu [Lcrnbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Sclntnn Tahun 2009 Nomor 9); ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2018 Nomor 71); -3" ...

Hal. 3, File: Pergub No 07 Thn 2020 edit.pdf

... Undang-Undnng Nomor 21 Tahun 1958 tcntang Penetapan Undang-Undong Dnrurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain rnengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan scbagni Undang-Undang (Lembaran ...

... Pasnl 18 Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 1945; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 ...

... TAl-iUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA NOMOR 07 TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN ,, ...

Hal. 1, File: Pergub No 07 Thn 2020 edit.pdf

... Dipindai dengan CamScanner (3) Penetapan besaran honorarium staf/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan ...

... peraturan perundang-undangan. (4) Pembayaran besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan ...

Hal. 4, File: Pergub No 07 Thn 2020 edit.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada

Download file:

Pergub No 07 Thn 2020 edit.pdf

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2020/No.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik lokal radio Abdi Persada sebagai salah satu media penyebaran inforrnasi pembangunan dan kegiatan pemerintah provinsi kalimantan selatan, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, perlu dilakukan revisi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diubah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahnn Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Prov Kalsel Nomor 13 Tahun 2007; Perda Prov Kalsel Nomor 9 Tahun 2009; Pergub Kalsel Nomor 092 Tahun 2012.
Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 31 dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada diubah yaitu terkait Struktur LPPL Radio Abdi Persada; honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN RUANG PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 53 Tahun 2021 ocr.pdf

... Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( l . SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 02 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Q A.L. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 27, File: Pergub No 53 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... da.n Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); Meneta.pkan MEMUTUSKAN ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 53 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 73 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 73 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 53 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, BD.2021/NO.53, LL. PROV. KALBAR: 28 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan barat, telah dibentuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provisi kalimantan barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2019, PP No.27 Tahun 1991, PP No.35 Tahun 1991, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja Dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 27 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif Ketiga di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Progresif Ketiga Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Download file:

Pergub Kalimantan Tengah ...enda Untuk Pajak.pdf

Pajak Dan Retribusi Daerah

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2021/No.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif Ketiga di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kebijakan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah diundangkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kalimantan Tengah;
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Perubahan pada pasal 6

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL ...

... DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 71-2016.pdf

... Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018, 7. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 71-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 73. ...

Hal. 12, File: Pergub Kaltim 71-2016.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 71-2016.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2016/NO.73, TLD No.73

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 Ttg Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN SADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA. ...

... MEMUTUSKAN : GUBERNUR SUMATERA UTARA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA Dengan Persetujuan Bersama 4. ...

... Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); - 2 - ...

Hal. 2, File: perda prov sumut no. 1 thn 2018-ok.pdf

... Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelo1aan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara; GUBERNUR SUMATERA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN ...

... SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TENT ANG PERATURAN DAERAH PROVINS! ...

... SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2018 SALINAN ...

Hal. 1, File: perda prov sumut no. 1 thn 2018-ok.pdf

... SUMATERA UTARA: (13/362/2017) LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 IBNU SRI HUTOMO ttd Diundangkan di Medan pada tanggal 19 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... SUMATERA UTARA, TENGKU ERRY NURADI ttd GUBERNUR SUMATERA UTARA, Ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Januari 2018 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera ...

... Utara. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4. ...

Hal. 6, File: perda prov sumut no. 1 thn 2018-ok.pdf

Download file:

perda prov sumut no. 1 thn 2018-ok.pdf

PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 5 TAHUN 2013 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMD PROVINSI SUMATERA UTARA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 Ttg Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Pembatalan terhadap beberapa ketentuan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan BUMD Provinsi Sumatera Utara mendorong untuk ditetapkannya pedoman tentang pembentukan dan pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2013.
Mengatur tentang perubahan pada pasal- pasal dari Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 yaitu pasal 11, 24, 26, dan penghapusan pasal 42.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
-
-
Peraturan daerah ini terdiri atas 6 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 ...

... Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) ...

Hal. 1, File: Pergub Kalteng No. 15 Tah... 2020 Kepada PNS.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Mei 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ...

... ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. ...

Hal. 7, File: Pergub Kalteng No. 15 Tah... 2020 Kepada PNS.pdf

... Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 3. ...

... PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; b. ...

Hal. 3, File: Pergub Kalteng No. 15 Tah... 2020 Kepada PNS.pdf

Download file:

Pergub Kalteng No. 15 Tah... 2020 Kepada PNS.pdf

TUNJANGAN HARI RAYA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2020/No.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
a. Tunjangan Hari Raya; b. Pemberian THR; c. Waktu Pembayaran THR; d. Tata Cara Pembayaran; dan e. Pengendalian internal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 142 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak ? - ,,. M? ! ...

... pada tanggal 30 um 4,GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 uny 2o?l SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, Q A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 17, File: Pergub No 142 Tahun 2021 ocr.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 8. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD Dr. ...

Hal. 4, File: Pergub No 142 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Ta.hun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat Tahun 2016 Nomor 8, Ta.mbaha.n Lembara.n Da.erah ...

... Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah bebera.pa. kali dan terakhir dengan Pera.turan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peruba.ha.n Kedua. ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 3, File: Pergub No 142 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOEDARSO

Download file:

Pergub No 142 Tahun 2021 ocr.pdf

sotk rsudokter soedarso provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 142, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 15 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no 36 tahun 2009; UU no.44 tahun 2009; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014;UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.47 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.79 tahun 2018; Permendagri no.79 tahun; Permenkes no.3 tahun 2020; permenpanrb no.17 tahun 2021; Permenpanrb no.25 athun 2021; Perda no.8 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Sususnan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan;Pembiayaan;Ketentuan lain-lain-Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... clan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); M E MUT U SKAN: PERATURAN ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 117 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, UTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal o ! SEKRETARIS DAERAH PR04LIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 24, File: Pergub No 117 Tahun 2021 ocr.pdf

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 8. ...

... Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 16. ...

Hal. 4, File: Pergub No 117 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 63 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 117 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 117, BD.2021/NO.117, LL. PROV. KALBAR: 25 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.41 tahun 1999, UU No.32 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permenlhk No. P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, Permenpanrb No.17 Tahun 2021, Permenpanrb No.25 Tahun 2021, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 24 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 16 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara; 16. ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR SENTRAL KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA. ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2015.pdf

... BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN ...

... PASAR SENTRAL KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA, Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2015.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...

... Ditetapkan di Buranga pada tanggal Mei 2015 BUPATI BUTON UTARA, H. MUH. ...

... RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di Buranga pada tanggal Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, LA DJIRU BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 16 ...

Hal. 4, File: Perbup Butur No.16 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Buton Utara No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Download file:

Perbup Butur No.16 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2015 /No. 16, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Sulawesi Tenggara, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara, yang menetapkan besaran biaya kontrak terdiri dari petak kios, los terbuka, serta los ikan dan sayur, seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga perlu ditinjau kembali dan/atau dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/ PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12); 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara; 16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 10);
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 23); dan c. ...

... (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 27). d. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

Hal. 17, File: PG Th 2021 No 06.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS ...

... PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukkan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PG Th 2021 No 06.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. ...

... Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. ...

Hal. 4, File: PG Th 2021 No 06.pdf

Download file:

PG Th 2021 No 06.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan - Pendidikan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD/2021/NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan aksesbilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, diperlukan Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA) dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur melalui petunjuk teknis; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini memuat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Sistematika : Ketentuan Umum; Penerima BOSDA; Alokasi Anggaran; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Penggunaan; Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban; Sanksi; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
47 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT