Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 3. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); 17. ...

... Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor ...

Hal. 3, File: Perbup Kolut No 22 Tahun 2019.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR ...... AS HAR Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, Diundangkan di Lasusua Pada tanggal Juli 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita ...

... Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 8, File: Perbup Kolut No 22 Tahun 2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2003 Nomor ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, BUPATI KOLAKA UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR ?... ...

... .~ 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN KOLAKA UTARA Mengingat Meningbang i / . . .• ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 22 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 22 Tahun 2019.pdf

ANALISIS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) "Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal"; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Analisis Standar Belanja (ASB).
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA, BAB IV MEKANISME IZIN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011. TENTANG”. ...

... PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa dengan .perkembangan dan kemajuan Daeral " 5 " : : . . . ...

... Kabupaten Gorontalo' Utara, dan adanya aspirasi yan: berkembang dalam ' masyarakat, serta memperhatika:! ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...lo Kepulauan-ocr.pdf

... /2011 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ...

... KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KARUPATEN GORONTALO UTARA. 1 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Ls 2, Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Pemerintah Daerah | " adalah — Kepala Daerah dar: perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintaha: daerah. ) 5 s ) i Kepala Daerah adalahi- Bupati Gorontalo Utara. 8 Pejabat Perangkat Daerah | ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...lo Kepulauan-ocr.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 | TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM | | Kabupaten Gorontalo Utara pada mumnya ...

... pembinaai kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai denga “jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kebutuhar: . pada masa mendatang. ) Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara ...

... Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi gagasan atau kemauan, east agar i dapat lebih « meningkatkan daya : guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...lo Kepulauan-ocr.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...lo Kepulauan-ocr.pdf

pembentukan kecamatan ponelo kepulauan kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan ponelo kepualauan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DAN BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN BARANG ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 4, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ang Milik Daerah.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA NOMOR £ TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang : Mengingat PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA ...

... PARAF 4 KABAG HUKUM 2 ASS PP SEKERTARIS DAERAH WAKIL BUPATI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, . bahwa untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 1 ...

... ditetapkan dengan Peraturan Daerah, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ang Milik Daerah.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daeah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal, 31 9ULI 2012 Li ATI GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang Pada tanggal, 3! ...

... 9UU 2012 BUPATEN GORONTALO UTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTAO UTARA TAHUN 2012 NOMOR & ...

Hal. 38, File: PERDA Gorontalo Utara No ...ang Milik Daerah.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...ang Milik Daerah.pdf

pengelolaan barang milik daerah kabupaten gorontalo utara

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; P No.57 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; P No.37 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2008; P No.60 Tahun 2008; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah termasuk didalamnya mengatur tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain, ganti rugi dan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
Terdiri dari 54 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kolalca Utara. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapat.an Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara: 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 14. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No.09 Tahun 2014.pdf

... ISKANDAR, MM BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR: .... ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Diundangkan di Lasusua Pada tanggal, 2014 ':·.::·: :j '.a~:Lsua pad: ·t:;.n~3l 2014 Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tangsal dttetapkan agar senap ...

Hal. 6, File: Perbup Kolut No.09 Tahun 2014.pdf

... Yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 t>,1:1nggal 24 Dlpandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dalam ...

... Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobt dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara): 2. ...

... YANG MAHA ESA NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN BUPATI KOLAIU .. '.J".' ~'.'. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.09 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Kolut No.09 Tahun 2014.pdf

nilai

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2014 / NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 24 Dlpandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas, perlu diatur Tentang Nilai Sewa Reklame dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobt dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara): 2. Undang-Undang Nomor 15 taun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N;omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndcnesla Nomor 4437) sebagaigamana telah di ubahkeedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130); 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 4539 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerlntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tapun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagajblegara Tahun 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara i Republik Indonesia Nomor 5161 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara: 12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu: 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 09 Tahun2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME, BAB III PENETAPAN JENIS REKLAME, BAB IV DASAR PENGENAAN DAN BESARAN TARIF, BAB V CARA MENGHITUNG LUAS REKLAME DAN BESARNYA PAJAK REKLAME TERUTANG, BAB VI PEMBULATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... JSALINAN] GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR? ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub NO 76 Tahun 2019 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3; 17 ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019. ...

Hal. 3, File: Pergub NO 76 Tahun 2019 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tangsal ls-Jul- z-l7 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ttd SUTARMIDJI Diundangkan diPontianak pada tanggal ls -Jul}-en5 ? SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, ttd A L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5o ...

Hal. 4, File: Pergub NO 76 Tahun 2019 ocr.pdf

Download file:

Pergub NO 76 Tahun 2019 ocr.pdf

RENCANA KERJA

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2019/NO.50, LL Prov Kalbar : 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.9 Tahun 2005, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Pasal 4 Peraturan gubernur Nomor 29 Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... KABUPATEN KONAWE UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGERAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE ...

... UTARA Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya ...

... Kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Perizinan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe utara ...

Hal. 1, File: Perda Konawe Utara No. 21 Tahun 2012.pdf

... Ditetapkan : di Wanggudu pada tanggal : 28 Agustus 2012 BUPATI KONAWE UTARA, TTD H. ...

... ASWAD SULAIMAN P Diundangkan : di Wanggudu pada tanggal : 31 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, TTD H. ABD. ...

... KAHAR PAGALA Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44 ...

Hal. 31, File: Perda Konawe Utara No. 21 Tahun 2012.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...

... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. 6. ...

Hal. 3, File: Perda Konawe Utara No. 21 Tahun 2012.pdf

Download file:

Perda Konawe Utara No. 21 Tahun 2012.pdf

KABUPATEN KONAWE UTARA – KESEHATAN GRATIS– PENYELENGGERAAN PELAYANAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

pelayanan kesehatan swasta telah berkembang dengan pesat untuk itu dipandang perlu untuk mengadakan pembinaan dan mengendalikan kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pelaksanaan pembangunan melalui perijinan Bidang Kesehatan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Perizinan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe utara
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Konut No. 3 Tahun 2009
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggeraan Pelayanan Kesehatan Gratis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; asas; maksud dan tujuan; nama objek dan subjek. Diatur pula tentang ketentuan perizinan; penyelenggaraan. Selain itu perda ini juga mengatur masalah kewajiban dan larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Halmahera Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Halmahera Utara Tahun 2022 1 BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR : 63 TAHUN 2022 ...

... TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA UTARA, Menimbang : a. ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Halmahera Utara ...

Hal. 1, File: Perbup Halut No 63 thn 2022.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ...

... Ditetapkan di Tobelo Pada tanggal ; 04 November 2022 BUPATI HALMAHERA UTARA, TTD FRANS MANERY Diundangkan di Tobelo Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA, TTD ...

... ERASMUS JOSEPH PAPILAYA (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 63 ). ...

Hal. 13, File: Perbup Halut No 63 thn 2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA. ...

... Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Halut No 63 thn 2022.pdf

Download file:

Perbup Halut No 63 thn 2022.pdf

Perbup Halut No 63 thn 20...nurunan Stunting.pdf

percepatan penurunan stunting di kabupaten halmahera utara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2022/No 63, LL 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Halmahera Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan stunting guna mencapai target pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah; b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan; c. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8)
PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 11); 21. ...

... Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 53); 22. ...

... Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUB NO 6 TH 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. ...

... 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd H A R Y A D I BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. ...

... Bengkulu Utara USMAN WAHID.,S.H NIP.196306301993031004 ...

Hal. 29, File: PERBUB NO 6 TH 2019.pdf

... BAB VIII PENUTUP Pasal 90 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita ...

... Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan ...

... Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan ...

Hal. 28, File: PERBUB NO 6 TH 2019.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Download file:

PERBUB NO 6 TH 2019.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 19. Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017 20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2017
MENGATUR ENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DIATUR JUGA MENGENAI MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PENGELOLAAN, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
128

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembubaran Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... - GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUSERNUR KALIMANTAN SARAT NOMOR: :, I TAHUN 2015 TENT ANG PEMSUSARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN-PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU ...

... KALIMANTAN SARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUSERNUR KALIMANTAN SARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 Sadan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-31-TAHUN-2015-T...ADU KHATULISTIWA.pdf

... Kalimantan, Barat, dengan, melibatkan unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar, Inspektorat Provinsi Kalbar serta Biro Hukum Setda Provinsi ...

... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. ...

... KALIMANTAN BARAT M.ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR ...

Hal. 3, File: PERGUB-NO-31-TAHUN-2015-T...ADU KHATULISTIWA.pdf

... KALIMANTAN BARAT. ...

... ; Pasal 2 Dengan pembubaran Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan ...

... Barat termasuk memfasilitasi pembiayaan, perlengkapan, asset dan dokumen Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat. 6 ...

Hal. 2, File: PERGUB-NO-31-TAHUN-2015-T...ADU KHATULISTIWA.pdf

Download file:

PERGUB-NO-31-TAHUN-2015-T...ADU KHATULISTIWA.pdf

PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU KHATULISTIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2015/NO.31, LL PROV.KALBAR: 3 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembubaran Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.176 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembubaran Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat dalam 6 pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2015.
3 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 171 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5); 16. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021. ...

Hal. 3, File: Pergub No 171 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 46u 2021 1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,ll/@ UTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 3t @Cw¢ 2021 PIh. ...

... SEKRETARIS DAERAH OVINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR R ...

Hal. 4, File: Pergub No 171 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR l TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... BARAT TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kaiimantan Barat, Kaiimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 171 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Download file:

Pergub No 171 Tahun 2021 ocr.pdf

Perubahan atas peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2020 tetang rencana kerja pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tahun 2021

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 171, BD.2021/NO.171, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956;UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.25 tahun 2004; UU no.25 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.17 tahun 2007; UU no.23 tahun 2014; PP no.12 tahun 2019; Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020; Permendagri no.86 tahun 2017; Permendagri no.90 tahun 2019; Perda no. 9 tahun 2005; Perda no. 3 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.2 tahun 2019
Merubah Peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2021 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur nomor 96 tahun 2021
4 halaman peraturan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT